Ussindonesia.co.id – Bank Indonesia (BI) terus memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Hingga minggu pertama April 2026, total insentif KLM yang telah digelontorkan mencapai Rp 427,9 triliun.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan perbankan, khususnya ke sektor-sektor prioritas nasional.
“Implementasi penguatan KLM sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk memberikan insentif yang lebih tinggi bagi bank yang mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia,” ujar Perry dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, dikutip Jumat (8/5).
Menurut dia, penguatan KLM juga diberikan kepada bank yang responsif menurunkan suku bunga kredit baru sejalan dengan arah kebijakan suku bunga BI. Langkah itu dilakukan agar transmisi pelonggaran moneter ke sektor riil berjalan lebih efektif.
Perry merinci, dari total insentif Rp 427,9 triliun tersebut, sebesar Rp 358,0 triliun dialokasikan melalui lending channel. Sementara Rp 69,9 triliun disalurkan melalui interest rate channel.
Untuk diketahui, skema lending channel diberikan kepada bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor prioritas. Sedangkan interest rate channel ditujukan bagi bank yang menurunkan bunga kredit baru agar dunia usaha memperoleh akses pembiayaan lebih murah.
“Berdasarkan kelompok bank, penyaluran KLM terbesar diterima bank-bank BUMN dengan nilai mencapai Rp 224,0 triliun. Selanjutnya, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) memperoleh Rp 166,6 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp 29,6 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) Rp 7,8 triliun,” rincinya.
Secara sektoral, insentif likuiditas tersebut disalurkan ke berbagai sektor prioritas. Mulai dari sektor pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, real estate dan perumahan, hingga sektor UMKM, koperasi, inklusi keuangan, dan pembiayaan berkelanjutan.
Perry menegaskan, untuk mempercepat penyaluran KLM ini, BI meluncurkan Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI 2026) pada akhir April 2026.
Dalam PINISI, BI mencoba menghubungkan antara KSSK, regulator, investor hingga perbankan. PINISI juga dihadirkan untuk mendukung penyaluran kredit UMKM.
“Koordinasi dengan KSSK menjaga kredit melalui PINISI. Kebijakan diarahkan untuk UMKM antara lain insentif KLM 1 persen dari DPK (dana pihak ketiga),” tukasnya.
