Bisnis.com, PAYAKUMBUH — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatra Barat menargetkan peningkatan produktivitas pertanian, terutama padi, melalui program Sekolah Lapang Daun. Program ini diharapkan dapat memperkuat pengetahuan dan keterampilan petani di berbagai daerah di Sumbar.
Kepala Perwakilan BI Sumbar M. Abdul Majid Ikram mengatakan produktivitas padi di wilayah ini masih relatif rendah dibandingkan dengan produksi padi di Pulau Jawa dan Makassar, padahal beras Sumbar dikenal memiliki kualitas premium dan digemari masyarakat lokal.
“Kami melihat ada tren kecenderungan menurun untuk produksi padi di Sumbar. Kalau kita perhatikan, dulu pertanian di Sumbar jadi tulang punggung, dan hal ini menjadi tantangan dan tugas bagi BI juga untuk mengendalikan harga atau inflasi,” katanya di Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Selasa (11/11/2025).
: Gerak Saham Emiten Ayam Kala Danantara Bersiap Banjiri Pasar dengan Investasi Rp20 Triliun
Menurut Majid, inflasi di Sumbar masih dipengaruhi fluktuasi harga pangan, terutama cabai merah yang menjadi penyumbang terbesar inflasi pada Oktober 2025. Ia menilai, peningkatan produktivitas pertanian menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas harga.
“Kenapa muncul ide ini (Sekolah Lapang Daun), jadi cukup unik sebenarnya pertimbangan kami. Karena kalau diperhatikan 2018 NTP (nilai tukar petani) di Sumbar angka 100, kemudian menjadi 160-an di tahun 2025… ternyata yang memiliki andil yang dominan itu, NTP perkebunan, bukan tanaman pangan,” tegasnya.
: : Rupiah Takluk di Depan Ringgit Malaysia, Sentuh Kurs Terlemah dalam Sejarah
Majid menjelaskan, kenaikan pendapatan petani 60% dalam 7 tahun terakhir sebagian besar berasal dari sektor perkebunan. Kondisi itu menunjukkan perlunya dukungan lebih besar bagi petani tanaman pangan agar pendapatannya juga meningkat.
“Secara logika, seorang petani yang memiliki lahan kurang dari dua hektar, maka tidak bisa mendapatkan pendapatan yang tinggi. Bagaimana NTP si petani ini bisa naik? Caranya, pemerintah perlu hadir yakni turunkan biaya petani, atau tingkatkan penjualan, serta diiringi dengan peningkatan produksi,” ungkapnya.
: : Hasto Kristiyono Cs Borong PP Infra Rp1,41 Triliun dari PTPP
Untuk meningkatkan hasil, lanjut Majid, perlu dilakukan perluasan lahan sawah dan penghentian alih fungsi lahan. Petani juga didorong untuk mengadopsi inovasi, seperti sistem mulsa tanpa olah tanah (MTOT) atau yang dikenal sebagai sawah pokok murah.
Sekolah Lapang Daun yang berlangsung pada 11–14 November 2025 melibatkan sejumlah ahli pertanian dan pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Program ini bertujuan memperkenalkan sistem tanam padi yang ramah lingkungan dan efisien.
“Kata petani di Solok Selatan sistem itu telah terbukti, dan mampu meningkatkan produktivitas. Makanya petani yang telah merasakan buktinya itu, kami ajak ikut terlibat memberikan ilmu dan pengetahun ke petani yang hadir pada Sekolah Lapang Daun ini,” kata Majid.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat M. Abdul Majid Ikram (tengah) didampingi sejumlah pihak dari Bapenas dan Pemprov Sumbar serta Pemkab Lima Puluh Kota di kegiatan Sekolah Lapang DAUN, Harau, Lima Puluh Kota, Sumbar, Selasa (11/11/2025). Bisnis/Muhammad Noli Hendra
Program MTOT dikembangkan oleh ahli pertanian Sumbar Ir. Djoni bersama petani di Solok Selatan. “Kami dari BI memang tidak memiliki ahli terkait sektor pertanian ini. Makanya kami ajak untuk bisa membagikan ilmu dan pengetahuannya ke petani yang ada di Sumbar… sekolah dengan kata DAUN ini, artinya dari nagari untuk negeri,” ujarnya.
Majid berharap kegiatan ini dapat meningkatkan produktivitas padi di Sumbar sehingga daerah tersebut berperan lebih besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Sekitar 70 persen peserta Sekolah Lapang Daun merupakan petani milenial, yang diharapkan dapat menjadi generasi penerus sektor pertanian.
“Melibatkan petani milenial ini memang jadi konsen kami. Para petani saat ini secara usia sudah banyak yang tua… hal ini juga memberikan tantangan bagi petani milenial,” jelasnya.
Kegiatan di Harau ini merupakan pelaksanaan keempat program Sekolah Lapang DAUN. BI berupaya menekankan pembelajaran berbasis praktik langsung agar petani dapat memahami metode MTOT secara nyata.
“Kami tidak ingin memberikan janji, tapi kami langsung memberikan bukti. Sekarang tinggal belajar saja, silahkan lihat secara langsung. Jadi ada dua hal, ada ilmu dan ada prakteknya disaksikan langsung ahli pertaniannya,” kata Majid.
Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, Afniwirman, menambahkan bahwa sektor pertanian masih menjadi penopang utama ekonomi daerah. Nilai tambah sektor pertanian pada 2023 mencapai Rp41,6 triliun atau 27,8 persen dari total PDRB.
“Artinya, dalam kondisi ini, pertanian menjadi perhatian serius pemerintah. Jadi pertanian masih menjadi aktivitas mendominasi di Sumbar. Tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tapi tanaman pangan juga erat kaitannya dengan sosial dan politik. Makanya soal tanaman pangan ini menjadi prioritas oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.
Afniwirman menyebut inflasi Sumbar saat ini termasuk tertinggi kelima secara nasional karena harga beras dan cabai yang masih tinggi. Upaya peningkatan produksi menjadi langkah kunci dalam menekan inflasi tersebut.
Ia menilai penggunaan pupuk kimia secara intensif telah menurunkan kualitas tanah, sehingga diperlukan peralihan ke bahan organik. “Makanya, perlu ada gerakan menggunakan bahan organik. Seperti halnya kegiatan Sekolah Lapang Daun ini,” katanya.
Afniwirman menilai penerapan sistem MTOT dapat menjadi alternatif bagi petani kecil karena dapat menekan biaya tanam. Selain itu, metode tersebut cocok untuk lahan di wilayah lereng yang sulit dijangkau alat pertanian.
“Dengan adanya sawah pokok murah ini, kendala itu sudah bisa diatasi. Makanya saya dukung kegiatan Sekolah Lapang DAUN yang dilakukan BI ini,” ucapnya.
Salah satu peserta, Hendri, petani asal Kabupaten Agam, mengatakan petani kini semakin terbuka untuk menerapkan sistem organik. “Saya bahkan sedang memulai untuk mencoba mengolah lahan tanaman bawang merah menggunakan sistem organik ini,” ujarnya.
Hendri berharap pemerintah dapat membantu kemudahan sertifikasi petani organik. “Dari BI kami sangat berterima kasih diberi kesempatan Sekolah Lapang Daun ini. Tapi soal sertifikasi petani organik ini, kami berharap betul Kementerian Pertanian bisa mempermudah prosesnya,” katanya
