Ussindonesia.co.id , JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berulangkali menyinggung peran Danantara mulai dari penyelesaian kewajiban dalam proyek pembangunan kereta cepat hingga pengelolaan dividen BUMN.
Sekadar catatan sejak berlakunya rezim Undang-undang BUMN yang baru, Danantara memiliki kewenangan yang sangat besar. Mereka mengambil alih pengelolaan perusahaan-perusahaan negara dari tangan Kementerian BUMN yang sekarang telah diturunkan statusnya sebagai Badan Pengaturan atau BP BUMN.
Semua perusahaan negara kini beralih status menjadi semi swasta dan pengelolaannya berada di bawah Danantara, termasuk PT Kereta Api Indonesia alias KAI yang sekarang menanggung beban utang proyek kereta cepat.
: Danantara: Efisiensi Tantiem Komisaris BUMN Bisa Hemat Rp8,2 Triliun
Modal BUMN yang bersumber dari pernyertaan modal negara (PMN) dianggap sebagai kekayaan BUMN, bukan lagi kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu, dividen yang dihasilkan BUMN pun disetor ke Danantara.
Hal inilah yang membuat Purbaya sering mengkritisi Danantara, apalagi jika ada suara-suara yang ingin melibatkan APBN untuk menopang atau menanggung sebagian utang BUMN.
: : Airlangga Minta Danantara Masuk ke Bisnis Kawasan Industri
Purbaya Tanggung Utang Kereta Cepat
Seperti diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ikut menghadiri rapat dengan Danantara secara perdana sebagai salah satu anggota dewan pengawas (dewas), Rabu (15/10/2025). Pada kesempatan tersebut, dia menegaskan posisinya agar APBN tak ikut menanggung utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Purbaya menekankan bahwa saat ini pun dividen BUMN sudah tidak lagi masuk ke pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada APBN, melainkan ke Danantara. Dia menyebut dividen BUMN, apabila merujuk ke UU APBN 2025 sebesar Rp90 triliun, harusnya cukup untuk menutupi pembayaran utang proyek tersebut setiap tahunnya.
: : Purbaya Sentil Danantara Pakai Dividen BUMN untuk Beli SBN: Keahlian Anda Apa?
“Itu cukup untuk menutupi Rp2 triliun bayaran tahunan. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak,” terangnya kepada wartawan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Purbaya mengeklaim bahwa CEO Danantara, Rosan Roeslani yang hadir di pertemuan tersebut menyetujui sikap otoritas fiskal. Dia menyebut Danantara akan mempelajari lebih lanjut skema-skema yang bisa digunakan untuk menyelesaikan utang proyek KCJB.
Namun demikian, Purbaya yang pernah menjabat Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi pada pemerintahan sebelumnya, menyebut pernah ikut bernegosiasi dengan China Development Bank (CDB) selaku kreditur proyek KCJB.
Menurutnya, tidak ada klausul perjanjian antara Indonesia dan China dalam pembiayaan proyek itu bahwa pembayaran utang ke CDB harus atas nama pemerintah Indonesia. Dia menilai yang terpenting adalah struktur pembayaran utang jelas.
“Mereka [Danantara] bilang masih akan studi. Saya sih posisinya clear, karena di perjanjian Indonesia dengan China enggak ada harus pemerintah yang bayar. Biasanya sih selama struktur pembayarannya clear, mereka enggak ada masalah, tetapi kan kita lihat hasil studinya seperti apa nanti,” terang Purbaya.
Singgung Dividen Buat Beli SBN
Adapun Purbaya Yudhi Sadewa juga mengkritik Danantara Indonesia yang dinilai lebih banyak menggunakan dividen BUMN untuk membeli obligasi atau SBN pemerintah ketimbang menginvestasikan ke berbagai proyek.
Purbaya menyebut Danantara tahun ini menikmati dividen BUMN senilai Rp90 triliun, apabila mengacu pada sasaran yang ditetapkan pada APBN 2025. Namun, dia menyebut dividen itu masih banyak dialihkan ke pembelian SBN milik pemerintah.
“Saya tadi sempat kritik. Kalau anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintah, keahlian anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya tiga bulan terakhir ini. Karena enggak sempat kan, untuk buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki,” terangnya kepada wartawan usai rapat, dikutip Kamis (16/10/2025).
: Menkeu Purbaya Kritik Danantara Investasi di SBN, CIO Pandu Tangkis Begini
Purbaya mendorong agar pendapatan Danantara yang dihasilkan melalui keuntungan BUMN bisa diinvestasikan ke berbagai proyek-proyek yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
Adapun pemerintah mendorong agar investasi melesat hingga 8,5% pada 2029 atau akhir periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertumbuhan investasi menjadi Rp10.000 triliun diharapkan bisa mendorong target pertumbuhan ekonomi 8%.
Secara porsinya, investasi dari swasta diharapkan memberikan sumbangsih terbesar yakni Rp8.300 triliun. Kemudian, Danantara diharapkan bisa menyumbang Rp980 triliun dan pemerintah Rp710 triliun.
Selain investasi, Purbaya turut mendorong Danantara memanfaatkan dividen BUMN yang saat ini sudah tak lagi disetorkan ke APBN guna menyelesaikan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Pria yang pernah menjabat Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu telah menyampaikan sikapnya kepada CEO Danantara maupun para anggota dewasnya yang menolak APBN kembali dibebani untuk membayar utang proyek tersebut.
“Saya sih posisinya clear, karena di perjanjian Indonesia dengan China enggak ada harus pemerintah yang bayar. Biasanya sih selama struktur pembayarannya clear, mereka enggak ada masalah. Tapi kan kita lihat hasil studinya seperti apa nanti,” terang Purbaya.
Singgung Soal Kilang Minyak
Saat awal-awal menjadi Menkeu, Purbaya juga meminta Komisi XI DPR untuk mendesak PT Pertamina (Persero) supaya membangun kilang minyak baru, agar tidak terus-menerus mengimpor.
Purbaya menjelaskan bahwa subsidi energi naik terus dari tahun ke tahun. Alasannya, keperluan energi domestik masih banyak bergantung kepada impor. “BBM tuh—solar, diesel—kita banyak impornya sampai puluhan miliar dolar per tahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan,” ungkap Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (30/9/2025).
Masalahnya, Pertamina tidak kunjung membangun kilang minyak baru. Purbaya mengaku Pertamina sudah pernah berjanji akan membangun tujuh kilang baru dalam lima tahun pada 2018.
Menurutnya, janji itu disampaikan ketika investor China ingin membangun kilang minyak di Indonesia namun Pertamina harus membeli minyak dari mereka selama 30 tahun sebelum diambil alih. Hanya saja, Pertamina menolak karena sudah berencana membangun tujuh kilang baru.
Ternyata, sambung Purbaya, sudah tujuh tahun berjalan namun Pertamina belum satupun membangun satupun kilang minyak baru. Oleh sebab itu, dia turut meminta DPR mendorong agar Pertamina membangun kilang minyak baru ketika melakukan rapat dengan Danantara. “Jadi kilang itu, bukan kita enggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertamina-nya males-malesan aja,” jelasnya.
Apa Kata Danantara?
Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Pandu Sjahrir menjelaskan keputusan pihaknya masih mengalokasikan investasi di Surat Berharga Negara (SBN) karena terbatasnya waktu dan merupakan pasar keuangan yang likuid.
“Kebetulan kita hanya ada waktu dua bulan ya. Memang kami harus [cari investasi] paling cepat, harus cari market yang paling likuid. Ya, salah satunya memang di pasar bond, bond market,” ujar Pandu dikutip dari Antara, Kamis (15/10/2025).
Pandu menyebut saat ini Danantara tertarik untuk mengalokasikan investasinya ke pasar saham Indonesia. Namun demikian, menurut dia, Danantara membutuhkan pasar saham yang lebih likuid. Pandu menjelaskan rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) di pasar saham Indonesia saat ini baru sekitar US$1 miliar per hari. Sedangkan untuk mendorong keterlibatan Danantara itu dibutuhkan sedikitnya US$8 miliar.
“Kita [Danantara] ingin di public market equity. Tapi [jika investasi di] equity itu memang perlu likuiditas yang lebih banyak, yang tadi saya sebutkan (RNTH) kita hanya US$1 miliar per hari. Itu harus ditingkatkan, harus bisa US$5 atau US$8 miliar per hari,” ujar Pandu saat ditemui seusai menghadiri acara bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Dengan demikian, ia mengatakan fokus Danantara Indonesia saat ini salah satunya adalah memperdalam pasar saham Indonesia. Pandu sebelumnya mengatakan pasar saham Indonesia memiliki potensi untuk mencapai RNTH mencapai 8 miliar dolar AS per hari, dari saat ini yang baru sekitar 1 miliar dolar AS.
Menurut dia, potensi RNTH tersebut belum tergarap maksimal meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara dan tingkat perekonomian yang terus tumbuh. Sebagai perbandingan, ia mengatakan India memiliki nilai transaksi harian mencapai 12-15 miliar dolar AS, sedangkan Hong Kong bahkan mencatat nilai transaksi 30-50 miliar dolar AS per hari.
Menurut dia, salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan pasar modal domestik adalah terbatasnya kedalaman pasar dan minat investor publik. “Masalah utama bagi venture capital dan investasi jangka panjang adalah kurangnya pasar publik yang kuat,” ujar Pandu.
