Ringkasan Berita:
- Purbaya Luncurkan Bersih-Bersih Besar-Besaran di DJP dan Bea Cukai
- Tim Khusus Dibentuk untuk Telusuri Laporan Masyarakat
- Tujuan Bersih-bersih untuk Pulihkan Integritas Fiskal dan Kepercayaan Publik
Ussindonesia.co.id Dalam suasana ekonomi yang menuntut ketegasan fiskal dan transparansi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan langkah berani yang tengah disiapkannya: “bersih-bersih besar-besaran” di tubuh dua lembaga strategis negara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Kedua institusi yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan negara itu disebut akan menjadi fokus operasi pemberantasan praktik kotor dan mafia penyelundupan yang sudah lama merongrong keuangan negara.
“Kalau riil sektor dijaga, barang-barang selundupan saya tutup, yang suka main selundupan saya tangkap.
Sebentar lagi ada penangkapan besar-besaran.
Saya tidak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya, Presiden. Presiden itu paling tinggi, kan, di sini,” tegas Purbaya di Jakarta, dikutip Sabtu (18/10/2025).
Dalam sebulan terakhir, jumlah laporan yang masuk pada aduan publik milik Purbaya yakni “Lapor Pak Purbaya.” meningkat tajam.
Masyarakat mulai berani berbicara langsung kepada sang bendahara negara.
Pengaduan yang masuk bukan hanya soal perilaku aparatur. Purbaya mengungkap, laporan masyarakat juga menyoroti maraknya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
Dalam salah satu laporan yang dibacakannya, warga menilai aparat Bea Cukai setempat hanya berani menindak pedagang kecil, sementara para cukong besar dibiarkan bebas beroperasi.
“Mereka seperti tutup mata dan telinga. Padahal harusnya cukong-cukong besar yang dibasmi, bukan rakyat kecil yang hanya berusaha bertahan hidup,” kata Purbaya dengan nada kecewa.
Menanggapi hal itu, ia memastikan Kementerian Keuangan telah membentuk tim khusus yang terdiri dari staf ahli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak.
Tim ini diberi tugas untuk menelusuri satu per satu laporan yang masuk dan menindak siapa pun yang terbukti bermain di lapangan.
“Mereka saya suruh list. Siapa orang-orang Bea Cukai, siapa cukong-cukongnya di tiap daerah. Kalau nanti ada gangguan atau barang ilegal masuk dan link ke cukong itu, cukongnya kita proses,” tegasnya.
Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa pembenahan tidak akan berhenti pada individu.
Ia ingin ada perubahan budaya di tubuh kementeriannya reformasi mental yang menyentuh akar organisasi, agar kepercayaan publik benar-benar pulih.
Menurutnya, fokus awal pembersihan akan dimulai dari produk rokok, tekstil, baja, dan berbagai komoditas lainnya yang kerap menjadi pintu masuk penyelundupan di pelabuhan-pelabuhan besar.
“Saya akan kejar satu per satu,” ucapnya tegas.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Purbaya menilai, maraknya barang selundupan telah menimbulkan kerugian besar bagi negara, menggerus penerimaan pajak, dan memukul industri dalam negeri yang patuh terhadap aturan.
“Banyak barang selundupan ke sini, yang katanya, orang bea cukainya tidak benar kerjanya,” tuturnya dengan nada kecewa.
Lebih jauh, Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya pernah memanggil pegawai Bea Cukai dan mendapatkan laporan mengejutkan tentang adanya oknum internal yang diduga ikut melindungi jalur penyelundupan.
Ia menegaskan, jika memang terbukti ada “backing” dari pihak berkuasa, dirinya tidak akan ragu untuk melaporkan langsung kepada Presiden.
“Dirjen Bea Cukai saya kan (Jenderal) bintang tiga, kalau bintang empat (backing), kita lapor ke Presiden,” ujar Purbaya tanpa tedeng aling-aling.
Langkah ini dinilai sangat tepat, mengingat kedua lembaga tersebut merupakan penopang utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Setiap kebocoran, sekecil apa pun, berpotensi mengganggu kestabilan fiskal dan mengurangi kemampuan negara untuk membiayai program-program kesejahteraan rakyat.
Sebagai gambaran, target penerimaan pajak tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.189,3 triliun.
Namun hingga awal Oktober 2025, realisasinya baru mencapai 62,4 persen dari target. Angka itu menandakan adanya potensi kebocoran atau kinerja yang belum optimal di lapangan.
Hal serupa juga terjadi pada target penerimaan bea dan cukai yang dipatok Rp301,59 triliun. Hingga akhir September 2025, realisasinya baru 73,4 persen dari target.
Fakta ini memperkuat keyakinan Purbaya bahwa pemberantasan mafia penyelundupan dan rokok ilegal adalah langkah mendesak yang tak bisa ditunda.
Dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan tanpa kompromi, Purbaya ingin mengembalikan marwah lembaga fiskal sebagai benteng keuangan negara yang bersih dan berintegritas.
“Bersih-bersih” yang ia canangkan bukan sekadar kampanye moral, melainkan perang melawan kebusukan birokrasi perang yang diharapkannya dapat menumbuhkan kembali kepercayaan publik pada negara, sekaligus memperkuat pondasi ekonomi Indonesia menuju 2026.
***
(TribunTrends)
