Ussindonesia.co.id BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mewacanakan melepas kepemilikan saham mayoritas di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati pada 2027. Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi menuturkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) sempat mewacanakan penghentian suplai fiskal ke BIJB karena dinilai membebani APBD. Menurutnya, sikap Gubernur berangkat dari hasil evaluasi panjang terhadap kinerja dan prospek pengembangan BIJB Kertajati. Setelah berbagai pertimbangan, pemerintah daerah menilai pengembangan bandara Kertajati tersebut membutuhkan waktu yang sangat panjang. “Pak Gubernur kemudian berpikir, salah satu alternatifnya untuk mempercepat pengembangan tujuan dari pembangunan Kertajati, memberikan pelimpahan dari provinsi ke pusat. Maksudnya saham yang dimiliki oleh provinsi di Kertajati yang dominan, itu dilepas, kemudian diserahkan ke pemerintah pusat,” katanya, Selasa (13/1/2026). Pemprov Jabar selanjutnya menyiapkan skema ‘tukar guling’ saham dimana saham mayoritas Pemprov Jabar di BIJB Kertajati akan dilepas kepada pemerintah pusat. “Diganti atau dilepas [ke pemerintah pusat], dengan harapannya mungkin Bandara Husein. Provinsi bisa sahamnya disimpan di Husein,” katanya. Namun sebelum skema tersebut terealisasi, Pemprov Jabar memastikan penyertaan modal Rp100 miliar tetap dialokasikan dalam APBD 2026. “Tetap ada. Sudah dialokasikan di dalam APBD. Namun untuk 2027 ke depan, kita sudah mempersiapkan ‘tukar guling’. Minimal dalam konteks saham ya, karena kalau urusan hubungan udara sih sebetulnya udah kewenangannya pusat,” imbuhnya. Berdasarkan data terbaru, Pemprov Jawa Barat tercatat sebagai pemegang saham mayoritas BIJB Kertajati dengan porsi sekitar 70%. Sisa saham dimiliki oleh Angkasa Pura II serta koperasi ASN Jawa Barat. Dominasi saham tersebut, lanjutnya, menjadi dasar bagi Pemprov Jabar untuk melepas kepemilikan kepada pemerintah pusat melalui Angkasa Pura II. Tujuannya agar pengelolaan BIJB Kertajati bisa dilakukan secara penuh oleh pemerintah pusat. “Kita sih berharap, semua saham [Pemprov Jabar] di Kertajati diserahkan ke pusat. Nanti kemudian kita alihkan ke saham di Husein, misalnya. Jadi biar Kertajati itu full 100% oleh pemerintah pusat. Mulai operasionalnya, pelayanannya, penerbangan dan seterusnya,” ujarnya. Meski ada rencana pelepasan saham BIJB Kertajati, Pemprov Jabar tetap menaruh perhatian besar terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan Kertajati dan sekitarnya. Menurutnya, perubahan skema kepemilikan tidak boleh menghambat tujuan awal pembangunan bandara sebagai pengungkit ekonomi regional. “Yang penting kan pertumbuhan ekonomi di Majalengka dan sekitarnya bisa berkembang,” pungkasnya.
