Ussindonesia.co.id – Kursi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) akhirnya terisi. Komisi XI DPR RI secara resmi menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI setelah melalui proses fit and proper test. Keputusan itu diumumkan langsung Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun, usai rapat internal di Gedung DPR, Senin (26/1).
Thomas terpilih mengungguli dua kandidat lain, yakni Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro.
“Dalam rapat internal Komisi XI bahwa diputuskan yang menjadi Deputi Gubernur BI pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas Djiwandono,” kata Misbakhun kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/1).
Ia memastikan bahwa pemilihan Thomas Djiwandono yang menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan telah diputuskan Komisi XI dalam rapat internal. Adapun nantinya, keputusan Komisi XI itu akan secara resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
“Hari ini kita sepakati dan diputuskan bersama Komisi XI di Rapat Internal. Dan nanti akan dibawa ke Paripurna DPR RI untuk disahkan dalam rapat paripurna,” tambahnya.
Misbakhun menjelaskan, keputusan tersebut diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat. Proses pengambilan keputusan berlangsung lebih dari setengah jam sebelum akhirnya disepakati secara bulat oleh seluruh fraksi.
Menurut dia, salah satu pertimbangan utama memilih Thomas adalah karena sosoknya dinilai dapat diterima oleh seluruh fraksi di DPR. Selain itu, Thomas dinilai mampu menjembatani kebutuhan sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal.
“Pertimbangannya Bapak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partner. Dan figur Bapak Thomas juga menjelaskan dengan sangat bagus perlunya membangun sinergi antara menjelaskan moneter, sehingga memberikan penguatan pertumbuhan ekonomi,” jelas Misbakhun.
Dalam pemaparannya di hadapan Komisi XI, Thomas juga menekankan pentingnya kelincahan dalam pengambilan keputusan, terutama di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan domestik yang semakin kompleks.
Isu sinergi moneter-fiskal, lanjut Misbakhun, memang menjadi perhatian utama DPR dan pemerintah saat ini, agar kebijakan ekonomi ke depan bisa saling menguatkan dan lebih responsif terhadap kebutuhan nasional.
“Dan menurut saya memang isu yang sedang kuat saat ini bagaimana membangun sinergi yang saling menguatkan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal,” tutupnya.
