Ussindonesia.co.id , JAKARTA — Friderica Widyasari Dewi, Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berjanji bakal mempercepat proses reformasi pasar modal.
OJK, sebagai wasit utama pasar modal, tengah berupaya meredakan gejolak pasar usai pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang memicu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambles dan berujung trading halt dua hari beruntun.
Friderica mengatakan reformasi pasar modal akan dilakukan dengan mendorong perbaikan kualitas emiten, perlindungan investor ritel, hingga pemberantasan saham-saham gorengan.
: Mensesneg: Prabowo Belum Kantongi Nama Calon Pengganti Ketua OJK Definitif
“Kami akan mempercepat reformasi pasar modal, melalui pendekatan yang lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten, dan saham yang diperdagangkan; peningkatan literasi dan perlindungan kepada investor, terutama investor ritel, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten,” kata Friderica, yang akrab disapa Kiki, Sabtu (31/1/2026) malam.
OJK, lanjutnya, akan meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar modal melalui kebijakan peningkatan minimal free float 15%. Sebagai informasi, free float adalah jumlah saham dari suatu perusahaan yang bisa diperdagangkan secara bebas di pasar reguler.
: : Plt Ketua OJK Tegaskan Tak Ada Kekosongan Jabatan Usai Mahendra Cs Mundur
Selain itu, katanya, OJK juga akan mendorong optimalisasi peran liquidity provider untuk menjaga stabilitas bursa.
Kiki juga menyebut akan terdapat upaya peningkatan peran investor institusional, khususnya asuransi dan dana pensiun yang dimiliki oleh pemerintah, melalui peningkatan batas maksimal investasi di instrumen saham.
Diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah akan menaikkan batas maksimal investasi asuransi dan dana pensiun di instrumen saham menjadi 20%, dari saat ini maksimal 8%.
“Dengan tetap, tentu saja, memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan governance,” ujarnya.
Otoritas juga berkomitmen untuk mendorong peningkatan transparansi pemegang saham melalui kewajiban transparansi ultimate beneficial ownership (UBO), affiliated party disclosure, serta penguatan due diligence dan KYC oleh perusahaan efek.
Friderica juga turut menyinggung isu panas di bursa, yakni pemberantasan saham gorengan. Dia berjanji bahwa OJK akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dengan segera memulai penyelidikan goreng menggoreng saham atau memanipulasi pasar.
OJK juga akan mendorong penegakan hukum yang memberikan efek jera, serta penguatan pengawasan market conduct, termasuk kepada para influencer.
“Kemudian penguatan governance dan mengurangi konflik kepentingan, di antaranya melalui demutualisasi bursa, yang akan mengubah struktur kelembagaan dan perluasan kepemilikan, serta diikuti reformasi governance process dan struktur di self regulatory organization, yaitu di Bursa, KPEI, dan KSEI,” ujar Friderica.
Friderica juga menjelaskan bahwa otoritas akan memperluas aktivitas bank umum di pasar modal melalui revisi Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
