Ringkasan Berita:
- Ekonomi Kaltim 2026 menghadapi tiga tantangan utama.
- BI menekankan perlunya kompensasi APBN dari pemerintah pusat, terutama melalui proyek infrastruktur dan pembangunan IKN.
- Pengelolaan program MBG harus memperkuat sektor hulu, agar tidak mengganggu pasokan pangan masyarakat dan menekan inflasi.
Ussindonesia.co.id SAMARINDA – Tantangan berat ekonomi Kaltim 2026, Bank Indonesia tekankan mitigasi inflasi, singgung MBG hingga IKN, Kamis (22/1/2026).
Tahun 2026 diprediksi akan menjadi tahun yang berat di sektor ekonomi.
Hal ini juga diprediksi terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim).
Perekonomian Kaltim diprediksi akan menghadapi tantangan berat pada 2026.
Setidaknya ada tiga faktor utama yang berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim.
Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim, Budi Widihartanto.
Pemangkasan Produksi Batu Bara
Budi merinci faktor pertama adalah pemangkasan produksi batu bara nasional oleh Kementerian ESDM yang ditargetkan hanya di kisaran 600 juta ton.
Mengingat peran batu bara yang sangat dominan, kebijakan ini dipastikan berdampak langsung pada kinerja ekspor Kaltim yang sebelumnya sudah menunjukkan tren penurunan permintaan dari China, India, dan Vietnam.
Belanja Pemerintah Rendah
Kedua, belanja pemerintah diproyeksikan lebih rendah sekitar 30-35 persen dibandingkan tahun 2024 akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
“Hal ini tentu akan mempengaruhi sumbangan belanja pemerintah terhadap pembentukan PDRB Kaltim,” jelas Budi, Kamis (22/1/2026) Tribun Kaltim.
Perluasan Makan Bergizi Gratis
Ketiga, perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski bernilai positif bagi kesejahteraan.
Lonjakan permintaan bahan pangan untuk program ini berisiko memicu inflasi jika tidak dikelola dengan baik.
Meski dibayangi sentimen negatif, BI tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Kaltim 2026 minimal dapat menyamai capaian tahun 2025 yang tercatat tumbuh positif di angka 4,35 persen (y-o-y) hingga triwulan III.
Mitigasi Inflasi
- Kompensasi dari Pemerintah Pusat
Untuk mencapai target tersebut, Budi menekankan pentingnya kompensasi dari pemerintah pusat.
“Kita berharap pemerintah pusat memberikan kompensasi atas berkurangnya TKD melalui alokasi APBN yang lebih besar, misalnya untuk proyek infrastruktur atau kelanjutan konstruksi di Ibu Kota Nusantara (IKN),” jelasnya.
- Kebutuhan Dapur MBG Tidak Ambil Pasokan dari Pasar Rakyat
Terkait program MBG, Budi mengingatkan pemerintah daerah untuk segera memperkuat sektor hulu.
Ia menyarankan pembentukan sentra-sentra pertanian dan peternakan baru agar kebutuhan dapur MBG tidak mengambil pasokan dari pasar rakyat.
“Jika pengelola dapur MBG berbelanja di pasar umum, hal itu akan mengganggu suplai masyarakat dan memicu kenaikan harga pangan,” tandas Budi.
BI Kaltim Ganti Pemimpin
Dalam kesempatan ini juga Budi menyampaikan per 28 Januari 2026, ia akan berpindah tugas ke Departemen Regional di Kantor Pusat Bank Indonesia.
Posisi Kepala Perwakilan BI Kaltim selanjutnya akan dijabat oleh Jajang Hermawan, yang sebelumnya memimpin Kantor Perwakilan BI Cirebon.
“Saya berterima kasih atas sinergi selama ini dan menyampaikan apresiasi kepada awak media atas kerja sama yang terjalin erat selama di Kaltim, termasuk Tribun Kaltim yang selalu mensupport perkembangan outlook ekonomi di Kaltim,” pungkas Budi.
Pertumbuhan Ekonomi Kaltim pada 2025
Diberitakan sebelumnya, laporan terbaru Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim yang dirilis Desember 2025 mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi daerah ini pada Triwulan III 2025 hanya mencapai 4,26 persen (yoy), melambat signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
Perlambatan tersebut menjadi tentu menjadi alarm bagi Kaltim.
Kepala Perwakilan BI Kaltim, Budi Widihartanto, menjelaskan bahwa perlambatan terutama dipicu oleh sektor pertambangan.
“Masih tertahannya kinerja Lapangan Usaha Pertambangan akibat penurunan produksi batubara menjadi penyebab utama melambatnya ekonomi di periode laporan,” ujar Budi, Senin (8/12/2025).
Pertambangan dan Konstruksi Jadi Faktor Utama
Produksi batubara Kaltim tertekan oleh dua faktor:
- Tingginya curah hujan lokal yang mengganggu operasi
- Melemahnya permintaan dari negara mitra dagang utama.
Selain itu, sektor konstruksi yang sebelumnya diharapkan menjadi motor penggerak melalui proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) justru mengalami kontraksi.
Lebih lanjut, sektor konstruksi yang selama ini diharapkan menjadi mesin pendorong utama berkat proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) justru mencatat kontraksi yang semakin dalam.
Menurut BI Kaltim, kontraksi ini terjadi karena progress pembangunan IKN di periode laporan cenderung termoderasi, menyusul percepatan luar biasa yang dilakukan di Triwulan III 2024 untuk mengejar target penyelesaian fase I di akhir tahun 2024.
Artinya, akselerasi tahun lalu kini diikuti fase perlambatan.
“Perlambatan ekonomi ini menunjukkan Kaltim dihadapkan pada tantangan diversifikasi yang mendesak, mengingat ketergantungan pada batubara dan fluktuasi mega-proyek seperti IKN,” jelas Budi.
Sektor Lain Ikut Melambat
Industri pengolahan, Pertumbuhannya melambat, dipicu oleh penurunan kinerja industri minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan moderasi pertumbuhan industri pengolahan migas.
Kemudian pertanian, sektor ini melambat karena tertahannya kinerja perkebunan kelapa sawit dan perlambatan subsektor perikanan, yang tercermin dari melemahnya volume ekspor perikanan.
Pada sektor perdagangan, seiring penurunan pelaksanaan event berskala nasional dan regional, yang menyebabkan jumlah kunjungan ke Kaltim tertahan.
Dari sisi pengeluaran, ekspor Kaltim tertekan akibat melemahnya permintaan komoditas utama (batubara dan CPO).
Sementara konsumsi rumah tangga juga melambat seiring penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK).
“Konsumsi rumah tangga juga termoderasi pertumbuhannya sejalan dengan penurunan indeks keyakinan konsumen,” pungkas Budi. (*)
