Ussindonesia.co.id , JAKARTA – Langkah pemerintahan Presiden Donald Trump yang membuka penyelidikan pidana terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell, memicu kecaman luas dan memicu kekhawatiran atas independensi bank sentral AS.
Melansir Reuters pada Selasa (13/1/2026), mantan ketua The Fed, yakni Janet Yellen, Ben Bernanke, dan Alan Greenspan bersama sejumlah mantan pejabat ekonomi lintas partai menyuarakan kekhawatiran.
“Inilah cara kebijakan moneter dibuat di negara berkembang dengan institusi yang lemah, dengan konsekuensi yang sangat negatif bagi inflasi dan berfungsinya perekonomian secara luas,” tulis mereka.
: Pejabat The Fed: Posisi Suku Bunga Saat Ini Sudah Tepat untuk Jaga Inflasi AS
Sejumlah bank sentral global, termasuk pimpinan bank sentral Prancis dan Kanada, juga menyatakan solidaritas.
Dari Partai Republik, Senator Thom Tillis—anggota Komite Perbankan Senat—menyebut langkah tersebut sebagai kesalahan besar dan menyatakan akan menentang setiap calon The Fed yang diajukan Trump, termasuk pengganti Powell, hingga persoalan hukum ini tuntas.
: : Bos The Fed Akui Diancam Pemerintahan Trump Imbas Kebijakan Suku Bunga
Kecaman serupa disampaikan Senator Kevin Cramer dan Senator Lisa Murkowski. Menurut mereka, langkah Trump itu harus terus diawasi. Pasalnya, jika Federal Reserve kehilangan independensinya, stabilitas pasar dan perekonomian akan terdampak.
Senator Cynthia Lummis, yang selama ini dikenal sebagai pengkritik Powell, menilai penggunaan pasal pidana oleh Departemen Kehakiman sebagai langkah berat dan tidak melihat adanya niat kriminal. “Kita tidak membutuhkan ini sama sekali,” ujar Senator John Kennedy.
: : Konflik Trump Vs The Fed Hidupkan Lagi Sentimen ‘Sell America’
Sementara itu, laporan dari Axios menyebut, Menteri Keuangan AS Scott Bessent telah memberi tahu Trump pada Minggu (11/1/2026) bahwa penyelidikan tersebut membuat kekacauan dan berpotensi buruk bagi pasar keuangan.
Penyelidikan tersebut terungkap pada Minggu malam, ketika Powell menyatakan The Fed telah menerima surat panggilan (subpoena) dari Departemen Kehakiman AS. Menurut dua sumber yang mengetahui proses tersebut, penyelidikan disetujui dan dimulai oleh Jeanine Pirro, Jaksa AS di Washington yang dikenal sebagai sekutu Trump.
Salah satu sumber menambahkan, Jaksa Agung Pam Bondi maupun Wakil Jaksa Agung Todd Blanche tidak diberi pengarahan terkait keputusan pemanggilan The Fed pada pekan lalu.
Dalam pernyataan pada Senin malam, Pirro mengatakan Departemen Kehakiman mengambil langkah hukum karena The Fed dinilai mengabaikan permintaan untuk membahas pembengkakan biaya proyek renovasi dua bangunan bersejarah di kompleks kantor pusatnya.
“Kantor ini mengambil keputusan berdasarkan substansi, tidak lebih dan tidak kurang,” tulis Pirro di platform X.
Proyek Renovasi Gedung
Ancaman dakwaan pidana—yang secara nominal terkait pernyataan Powell di Kongres mengenai proyek renovasi gedung—mendorong kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor panjang. Investor mencermati implikasi terhadap inflasi dan kebijakan moneter jika independensi The Fed tergerus.
Jika reaksi pasar tersebut berlanjut, hal itu berpotensi membatasi upaya Trump untuk membentuk ulang The Fed, yang dipandang sebagai bank sentral paling berpengaruh di dunia dan pilar sistem keuangan global. Kenaikan biaya pinjaman jangka panjang juga bisa berbalik merugikan agenda Trump dalam mengatasi isu keterjangkauan (affordability).
Independensi bank sentral—khususnya dalam penetapan suku bunga untuk mengendalikan inflasi—selama ini dianggap sebagai prinsip utama kebijakan ekonomi yang sehat, karena melindungi pembuat kebijakan moneter dari kepentingan politik jangka pendek dan memungkinkan fokus pada stabilitas harga jangka panjang.
Meski imbal hasil jangka panjang naik, reaksi pasar relatif terbatas. Harga emas mencetak rekor, dolar melemah, sementara indeks saham utama AS ditutup menguat ke level tertinggi sepanjang masa, ditopang saham kecerdasan buatan dan Walmart.
“Pasar tampaknya cukup terhibur oleh fakta bahwa keputusan Powell untuk menentang serangan terhadap independensi The Fed memicu reaksi balik di Senat, yang diperkuat dukungan publik dari mantan ketua The Fed dan menteri keuangan,” tulis Krishna Guha dari Evercore ISI.
Powell—yang dicalonkan Trump pada akhir 2017 dan dikukuhkan Senat pada awal 2018—akan mengakhiri masa jabatannya sebagai ketua The Fed pada Mei. Namun, dia tidak diwajibkan meninggalkan Dewan Gubernur The Fed yang berbasis di Washington hingga 2028. Sejumlah analis menilai langkah terbaru pemerintahan justru meningkatkan peluang Powell bertahan di bank sentral.
Ancaman dakwaan pidana ini muncul sekitar dua pekan sebelum upaya Trump untuk memberhentikan pejabat The Fed lainnya, Gubernur Lisa Cook, disidangkan di Mahkamah Agung.
Hingga kini, Powell cenderung menghindari konfrontasi publik dengan pemerintahan Trump, sementara para legislator Republik relatif diam dan investor mencermati dinamika ketegangan Gedung Putih–The Fed pada masa jabatan kedua Trump.
Respons keras Powell dan sinyal perlawanan dari Kongres menandai babak baru yang lebih panas, meski Ketua DPR Mike Johnson menyatakan akan membiarkan proses berjalan.
Ancaman dan Tekanan Berkelanjutan
Surat panggilan dari Departemen Kehakiman pekan lalu terkait pernyataan Powell di Kongres pada musim panas lalu mengenai pembengkakan biaya proyek renovasi gedung senilai US$2,5 miliar di kompleks kantor pusat The Fed di Washington, yang disertai ancaman dakwaan pidana.
Powell menuturkan, dirinya sangat menghormati supremasi hukum dan akuntabilitas dalam demokrasi kita. Dia menuturkan, tidak ada seorang pun, termasuk ketua Federal Reserve, yang kebal hukum.
Namun, dia mengatakan tindakan yang belum pernah terjadi ini harus dilihat dalam konteks ancaman dan tekanan berkelanjutan dari pemerintahan untuk menurunkan suku bunga dan memperluas pengaruh atas The Fed.
“Ancaman baru ini bukan soal kesaksian saya Juni lalu atau renovasi gedung The Fed. Itu semua adalah dalih. Ancaman dakwaan pidana merupakan konsekuensi dari Federal Reserve yang menetapkan suku bunga berdasarkan penilaian terbaik demi kepentingan publik, bukan mengikuti preferensi presiden,” tegas Powell.
Trump mengatakan kepada NBC News pada Minggu bahwa ia tidak mengetahui tindakan Departemen Kehakiman tersebut.
“Saya tidak tahu apa-apa soal itu, tetapi dia jelas tidak terlalu bagus memimpin The Fed, dan juga tidak terlalu bagus membangun gedung,” kata Trump.
Juru bicara Departemen Kehakiman menolak berkomentar mengenai kasus ini, seraya menambahkan bahwa Jaksa Agung telah menginstruksikan para jaksa AS untuk memprioritaskan penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan dana pembayar pajak.
