Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI) mendorong pemerintah mengembalikan kepercayaan publik dengan kebijakan yang lebih terukur, berbasis bukti, dan berpihak pada kelompok rentan.
Dalam keterangan resminya, LPEM menyoroti memburuknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang belakangan mendorong aksi massa di berbagai daerah. LPEM menyebut sejumlah masalah seperti turunnya aktivitas ekonomi di level bawah, meningkatnya pengangguran, lonjakan harga kebutuhan pokok, hingga terbatasnya akses layanan dasar. Kondisi ini diperburuk oleh ketidakpastian global dan ketimpangan beban antara elite dan kelas menengah.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa penciptaan lapangan kerja berkualitas hanya akan memperlebar ketimpangan. Begitu juga pencapaian target stok pangan tanpa menjaga keterjangkauan harga justru meningkatkan beban hidup masyarakat,” tulis pernyataan LPEM, Kamis (4/9).
LPEM menilai sejumlah program pemerintah berjalan terlalu cepat tanpa ruang adaptasi yang cukup di kementerian maupun daerah. Minimnya partisipasi masyarakat sipil dan pelaku ekonomi kerakyatan membuat kebijakan kerap berdampak negatif. Oleh sebab itu, lembaga riset ekonomi tertua di Indonesia tersebut mendesak pemerintah mengembalikan proses pengambilan kebijakan ke jalur teknokratis dan transparan, serta membuka kembali ruang komunikasi dengan publik.
Rekomendasi Jangka Pendek
LPEM memberikan sembilan langkah konkrit yang dapat ditempuh pemerintah, antara lain:
- Mengevaluasi program besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, dengan uji coba dan prioritas pada kelompok paling membutuhkan.
- Membatalkan pengurangan dana transfer ke daerah, karena akan langsung menekan layanan publik.
- Melakukan perampingan birokrasi, alih-alih menambah kementerian atau badan baru.
- Mengembalikan fungsi pemerintah sebagai stabilisator harga beras, bukan sekadar pengelola cadangan.
- Meluncurkan program padat karya jangka pendek untuk menambah pendapatan rakyat dan memperbaiki infrastruktur dasar.
- Menyediakan kebijakan yang juga menyasar kelas menengah, misalnya akses kredit, transportasi publik, pendidikan, dan kesehatan.
- Mengevaluasi sistem remunerasi pejabat negara, agar bonus dan tunjangan terkait langsung dengan kinerja ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
- Menjamin transparansi data ekonomi agar validitas dan kepercayaan publik terjaga.
- Memperbaiki komunikasi publik dengan empati dan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat.
Selain langkah darurat, LPEM menekankan perlunya strategi jangka panjang untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional. Fokus kebijakan harus mencakup pengembangan SDM, penelitian dan inovasi, penguatan kelembagaan, perbaikan iklim usaha, pembangunan konektivitas, serta pemberantasan korupsi.
“Pemerintah perlu menegakkan kembali prinsip evidence-based policy agar setiap keputusan tidak hanya mengejar pencapaian statistik, tetapi benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas LPEM.
