Riset Continuum Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyimpulkan 64% percakapan warganet bernada negatif terhadap reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto.
“Alasannya, netizen cenderung skeptis bahwa reshuffle mampu membawa perubahan besar,” ujar Wahyu Tri Utomo, peneliti Continuum Data Indonesia, dalam diskusi daring, Jumat (12/9).
Analisis Continuum dilakukan terhadap 44.404 unggahan dan komentar di X (sebelumnya Twitter), TikTok, YouTube, Facebook, dan Instagram pada periode 8–9 September 2025.
Masih menurut Wahyu, warganet yang menanggapi reshuffle secara negatif menilai perombakan kabinet ini lebih kental dengan nuansa politik ketimbang dorongan perubahan tadi.
Sebagian warganet juga menyoroti masih adanya kursi menteri yang dianggap layak diganti tetapi justru tetap dipertahankan. Salah satunya adalah Menteri HAM Natalius Pigai yang dinilai lamban merespons gelombang demonstrasi yang diduga sarat pelanggaran HAM.
Jabatan Menteri Keuangan menjadi yang paling banyak diperbincangkan dengan lebih dari 23,7 ribu percakapan. Sorotan publik terbagi dua: simpati atas perpisahan Sri Mulyani, sekaligus kritik terhadap penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa, yang dinilai kerap melontarkan pernyataan kurang tepat.
Adapun 35% netizen sisanya menilai positif reshuffle tersebut. Wahyu menjelaskan, sikap positif itu muncul lantaran sejumlah menteri yang dicopot dinilai layak diganti karena kerjanya tak signifikan.
Presiden Prabowo merombak jajaran kabinetnya pada 8 September lalu dengan mencopot lima menteri sekaligus melantik tiga penggantinya. Ia juga membentuk kementerian baru, Kementerian Haji dan Umrah.
Dalam reshuffle tersebut, Sri Mulyani Indrawati digeser dari Menteri Keuangan dan diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Kursi Menteri Koperasi yang sebelumnya dijabat Budi Arie Setiadi kini ditempati Ferry Joko Yuliantono.
Sementara itu, Abdul Kadir Karding dilepas dari jabatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan Mukhtarudin ditunjuk sebagai penggantinya. Adapun Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk dipercayakan kepada Mochamad Irfan Yusuf.
Presiden juga memberhentikan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo serta Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Namun, hingga kini pengganti untuk kedua posisi tersebut belum diumumkan.
