Ussindonesia.co.id – , JAKARTA — Sebanyak 38 perusahaan tercatat disuspensi perdagangannya oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) karena belum memenuhi ketentuan free float hingga batas waktu 31 Desember 2025. Dalam pengumuman tertanggal 30 Januari 2026, BEI menyatakan penghentian sementara perdagangan dilakukan setelah emiten-emiten tersebut tidak memenuhi ketentuan Peraturan Bursa Nomor I-A, khususnya Pasal V.1.1 dan/atau V.1.2 terkait jumlah saham yang dimiliki publik.
“Bursa telah mengenakan Peringatan Tertulis III dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Perusahaan Tercatat yang tidak memenuhi ketentuan V.1.1 dan/atau V.1.2 Peraturan Bursa Nomor I-A,” tulis BEI dalam pengumuman tersebut yang dikutip Sabtu (31/1/2026).
Karena kewajiban tersebut belum dipenuhi hingga akhir masa pemantauan, Bursa memutuskan untuk melanjutkan sanksi berupa suspensi perdagangan efek.
“Sehubungan dengan hal tersebut, Bursa mengenakan sanksi suspensi efek kepada Perusahaan Tercatat atas belum dipenuhinya ketentuan V.1.1 dan/atau V.1.2 Peraturan Bursa Nomor I-A sampai dengan periode pemantauan berikutnya,” tulis BEI.
Berikut daftar lengkap 38 perusahaan tercatat yang dikenai suspensi karena belum memenuhi ketentuan free float:
-
ALMI – PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (seluruh pasar)
-
CBMF – PT Cahaya Bintang Medan Tbk (seluruh pasar)
-
COWL – PT Cowell Development Tbk (seluruh pasar)
-
DEAL – PT Dewata Freightinternational Tbk (reguler dan tunai)
-
DUCK – PT Jaya Bersama Indo Tbk (seluruh pasar)
-
ETWA – PT Eterindo Wahanatama Tbk (seluruh pasar)
-
FASW – PT Fajar Surya Wisesa Tbk (reguler dan tunai)
-
GAMA – PT Aksara Global Development Tbk (reguler dan tunai)
-
HKMU – PT HK Metals Utama Tbk (seluruh pasar)
-
JSKY – PT Sky Energy Indonesia Tbk (reguler dan tunai)
-
KAYU – PT Darmi Bersaudara Tbk (seluruh pasar)
-
KBRI – PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (seluruh pasar)
-
KIAS – PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk (reguler dan tunai)
-
LCGP – PT Eureka Prima Jakarta Tbk (seluruh pasar)
-
LMSH – PT Lionmesh Prima Tbk (reguler dan tunai)
-
MABA – PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (seluruh pasar)
-
MAGP – PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk (reguler dan tunai)
-
MFMI – PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (reguler dan tunai)
-
MTRA – PT Mitra Pemuda Tbk (seluruh pasar)
-
MTSM – PT Metro Realty Tbk (reguler dan tunai)
-
MYTX – PT Asia Pacific Investama Tbk (reguler dan tunai)
-
NUSA – PT Sinergi Megah Internusa Tbk (reguler dan tunai)
-
PLAS – PT Polaris Investama Tbk (seluruh pasar)
-
PLIN – PT Plaza Indonesia Realty Tbk (reguler dan tunai)
-
RIMO – PT Rimo International Lestari Tbk (seluruh pasar)
-
RSGK – PT Kedoya Adyaraya Tbk (reguler dan tunai)
-
SBAT – PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (seluruh pasar)
-
SIMA – PT Siwani Makmur Tbk (seluruh pasar)
-
SKYB – PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (reguler dan tunai)
-
SMCB – PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (reguler dan tunai)
-
SUGI – PT Sugih Energy Tbk (seluruh pasar)
-
SUPR – PT Solusi Tunas Pratama Tbk (reguler dan tunai)
-
TECH – PT Indosterling Technomedia Tbk (seluruh pasar)
-
TOYS – PT Sunindo Adipersada Tbk (seluruh pasar)
-
TRIL – PT Trivina Insanlestari Tbk (seluruh pasar)
-
TRIO – PT Trikomsel Oke Tbk (seluruh pasar)
-
UNIT – PT Nusantara Inti Corpora Tbk (seluruh pasar)
-
WICO – PT Wicaksana Overseas International Tbk (reguler dan tunai).
Free Float dan Transparansi Jadi Kunci Jaga Posisi RI di MSCI
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk merespons sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia, terutama terkait isu free float dan keterbukaan informasi yang berpotensi memengaruhi posisi Indonesia dalam indeks global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, peningkatan porsi saham beredar bebas menjadi salah satu indikator utama yang akan diperkuat untuk meyakinkan MSCI. “Pertama tentu jumlah yang free float-nya dinaikkan ke 15 persen,” ujar Airlangga saat ditemui di Wisma Danantara Jakarta, Jumat (30/1/2026) lalu.
Selain free float, pemerintah juga mendorong pengetatan aturan keterbukaan kepemilikan saham. Ambang batas pelaporan kepemilikan dalam kategori others akan diturunkan agar transaksi di pasar modal lebih transparan. “Sekarang kan ada kriteria others, informasi yang harus disampaikan ke publik itu juga kami minta turunkan dari 5 persen ke 1 persen,” katanya.
Airlangga menilai, kebijakan tersebut penting untuk membuka identitas pemilik manfaat akhir dari transaksi saham, sehingga aktivitas perdagangan dapat dipantau secara lebih jelas. “Sehingga TSE bisa membuka siapa ultimate beneficiary owner daripada yang dagang di pasar modal itu sehingga itu akan menjadi transparan,” ujarnya.
Di tengah perhatian MSCI terhadap aspek tata kelola, Airlangga juga menyinggung rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari penguatan struktur pasar. Menurutnya, demutualisasi berkaitan dengan relasi antara pengurus bursa dan anggota bursa.
“Kalau demutualisasi kan antara pengurus bursa dan anggota bursa,” kata Airlangga.
Ia menjelaskan, anggota bursa yang berasal dari perusahaan sekuritas memiliki skala dan kepentingan yang berbeda, sehingga berpotensi memengaruhi posisi pengurus bursa. Dengan demutualisasi, kepemilikan bursa akan dipisahkan dari anggotanya dan membuka ruang masuk bagi investor. Struktur tersebut dinilai dapat memperkuat independensi pengelola bursa.
“Tetapi kalau sudah demutualisasi bursa berarti dipisahkan antara pengurus bursa dengan anggota bursa karena investor akan masuk dan sehingga akan lebih independent terhadap para anggota bursa,” katanya.
Airlangga juga menegaskan, independensi tersebut penting agar bursa lebih leluasa mengambil langkah penegakan disiplin terhadap pelaku pasar yang melakukan distorsi. Ke depan, demutualisasi juga membuka peluang lanjutan bagi bursa untuk meningkatkan kapasitas pendanaan dan tata kelola.
“Apalagi berikutnya demutualisasi bisa membuat juga bursa itu go public,” ucap Airlangga.
