Badan Gizi Nasional memproyeksikan serapan anggaran negara dalam program Makan Bergizi Gratis dapat mencapai Rp 11 triliun bulan ini. Salah satu pendorongnya adalah percepatan verifikasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi agar mencapai 8.000 unit pada bulan ini.
Kepala BGN, Dadan Hindayana mencatat serapan anggaran negara telah mencapai Rp 8,2 triliun sampai hari ini. Dadan mengatakan percepatan verifikasi dapur SPPG akan membuat penerima manfaat MBG mencapai 20 juta orang pada bulan ini.
“Kami perkirakan anggaran negara yang terserap program MBG mencapai antara Rp 10 triliun sampai Rp 11 triliun pada bulan ini,” kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/8).
Anggaran efektif program MBG tahun ini adalah Rp 71 triliun. Dengan kata lain, serapan anggaran program MBG hingga Agustus 2025 diproyeksikan hanya sebesar 15,49%.
Baca juga:
- BGN Kebut Verifikasi untuk Kejar Target 8.000 Dapur SPPG Makan Bergizi Gratis
Namun, Dadan mengatakan uang yang berputar di masyarakat akibat program MBG telah mendekati Rp 28 triliun. Sebab, setiap dapur SPPG yang kini beroperasi membutuhkan biaya antar Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar per bulan.
Dadan mengatakan jumlah dapur SPPG yang kini beroperasi mencapai 5.103 unit. Angka tersebut diperkirakan dapat menyentuh 8.000 unit dengan percepatan verifikasi dapur SPPG hingga 300 unit per hari.
Dadan optimistis pihaknya dapat menjangkau 20 juta penerima manfaat sebelum akhir pekan ini akibat penambahan dapur SPPG. Sebab, percepatan verifikasi akan menambah dapur SPPG beroperasi hingga 1.200 unit sampai Sabtu (16/8).
“Para calon mitra sudah lama mendaftar menjadi SPPG dan mereka sudah terbangun dapurnya, kami tinggal percepat verifikasinya,” katanya.
Dadan mengatakan jumlah SPPG yang melalui proses verifikasi mencapai 17.000 unit sejauh ini. Walau demikian, Dadan mengakui tidak semua 17.000 calon mitra SPPG tersebut telah membangun dapurnya.
Karena itu, Dadan membantah adanya SPPG fiktif di lapangan lantaran seluruh mitra telah didampingi oleh 14.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang telah lolos pendidikan hingga gelombang ketiga. Walau demikian, Dadan mengakui tidak semua calon mitra SPPG telah memiliki dapur saat ini.
“Bukan dapur SPPG fiktif, tapi ada calon mitra SPPG yang sudah memesan tempat dan belum ada pembangunan dapur,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk menjadi pekerja di dapur Satuan Layanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal tersebut menjadi program pengentasan kemiskinan pada paruh kedua ini.
