Ussindonesia.co.id – , JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah serius mengkaji kelanjutan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk periode kuartal III dan kuartal IV tahun 2025. Keputusan ini diambil menyusul keberhasilan dan efektivitas penyaluran BSU pada kuartal II yang dinilai sangat positif.
Program BSU, yang dirancang pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya para pekerja dan buruh di tengah tantangan ekonomi seperti inflasi dan potensi perlambatan, dinilai sangat efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini ditegaskan oleh Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Riznaldi Akbar, yang menyatakan bahwa program Bantuan Subsidi Upah ini akan terus berlanjut hingga triwulan III dan IV 2025. Setiap penerima akan mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp 300 ribu per bulan selama dua bulan, atau total Rp 600 ribu yang dibayarkan sekaligus.
Sebelumnya, pada periode Juni dan Juli 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp 10,72 triliun untuk program BSU ini. Dana tersebut berhasil disalurkan kepada 565 ribu guru honorer dan 17,3 juta pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta. Riznaldi menambahkan, sementara pencairan BSU triwulan II telah rampung, Kemenkeu kini tengah berfokus pada perancangan detail untuk BSU triwulan III.
Lebih lanjut, Kementerian Keuangan tidak hanya terpaku pada BSU. Mereka juga aktif menyusun berbagai stimulus fiskal tambahan yang ditujukan untuk memacu konsumsi domestik, khususnya dalam menyambut perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian integral dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tetap berada di kisaran 5 persen.
Sejalan dengan strategi ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sebelumnya telah mengumumkan penyiapan stimulus senilai Rp 10,8 triliun khusus untuk kuartal III 2025. Stimulus ini dirancang untuk menjaga momentum positif pertumbuhan ekonomi nasional dan sebagian besar akan dialokasikan untuk mempercepat implementasi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat, koperasi desa merah putih, serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Selain itu, dukungan terhadap sektor riil juga diperkuat melalui perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah dengan nilai hingga Rp 2 miliar. Di sisi pembiayaan usaha, pemerintah turut menggenjot penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target ambisius mencapai Rp 287,8 triliun sepanjang semester kedua 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sebagai upaya tambahan untuk lebih mendongkrak konsumsi masyarakat, pemerintah juga sedang merampungkan persiapan stimulus khusus menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 masih memiliki ruang fiskal yang sangat memadai, yakni sebesar Rp 2.121 triliun, yang siap dibelanjakan pada paruh kedua tahun ini demi mendukung berbagai inisiatif strategis dan menjaga momentum positif perekonomian nasional.
Ringkasan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mempertimbangkan kelanjutan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk kuartal III dan IV tahun 2025, menyusul keberhasilan penyaluran BSU pada kuartal II. Program BSU bertujuan memperkuat daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan tunai sebesar Rp 300 ribu per bulan selama dua bulan, atau total Rp 600 ribu yang dibayarkan sekaligus.
Selain BSU, Kemenkeu juga menyusun stimulus fiskal tambahan untuk memacu konsumsi domestik menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Stimulus senilai Rp 10,8 triliun disiapkan untuk kuartal III 2025, dialokasikan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
