Ussindonesia.co.id – , JAKARTA — Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi menilai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru akan langsung dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah besar, mulai dari menjaga stabilitas moneter hingga memulihkan kepercayaan pasar di tengah dinamika domestik yang sensitif. Menurut Rahma, tantangan tersebut tidak ringan, terutama ketika pasar tengah mencermati proses pencalonan pimpinan bank sentral.
Saat dihubungi di Jakarta, Senin (26/1/2026), Rahma menjelaskan tugas utama yang harus segera dijalankan adalah menjaga stabilitas moneter, termasuk mengendalikan inflasi agar tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen.
“Kebijakan moneter harus tetap berorientasi pada stabilitas agar daya beli masyarakat dan kepercayaan pelaku usaha terjaga,” ujar Rahma.
Selain inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian krusial. Bank Indonesia, kata dia, perlu menjaga nilai tukar tetap stabil dan sejalan dengan fundamental ekonomi.
“BI perlu mengoptimalkan instrumen moneter yang pro-market, seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing BI (SVBI), dan Sekuritas Valuta Asing BI Valas (SUVBI) untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter,” katanya.
Rahma juga menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi kebijakan antara BI dan pemerintah. Sinergi yang kuat dinilai diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Di sisi lain, koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga harus diperkuat guna memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.
Selain kebijakan moneter, Rahma menilai kebijakan makroprudensial perlu terus dioptimalkan agar sektor keuangan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas.
Sebagaimana diketahui, Komisi XI DPR RI dijadwalkan mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Deputi Gubernur BI pada Senin (26/1/2026). Keputusan akan diambil melalui rapat internal setelah seluruh kandidat menyelesaikan tahapan uji kelayakan.
Dalam konteks terkini, Rahma mengakui munculnya sentimen negatif dari proses pencalonan tersebut. Masuknya nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dinilai turut memengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah.
Tekanan terhadap rupiah, kata dia, tidak hanya dipicu faktor global, tetapi juga faktor domestik seperti persepsi pasar terhadap kondisi fiskal dan independensi bank sentral.
“BI harus diisi figur yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan moneter, sistem keuangan, dan ekonomi makro, serta mampu menjaga independensinya,” ujar Rahma.
Ia mengingatkan pencalonan yang tidak direspons positif pasar berpotensi membuat investor bersikap menahan diri.
Untuk menjaga stabilitas nilai tukar ke depan, Rahma menyarankan BI mempertahankan suku bunga yang kompetitif guna menarik aliran modal asing. Selain itu, intervensi di pasar valuta asing dinilai tetap diperlukan untuk meredam volatilitas berlebihan.
“BI perlu memperkuat kebijakan moneter pro-market serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah agar stabilitas makroekonomi dan kepercayaan investor tetap terjaga,” katanya.
Pada pembukaan perdagangan Senin (26/1/2026), nilai tukar rupiah tercatat menguat 36 poin atau 0,21 persen menjadi Rp16.784 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.820 per dolar AS.
Meski demikian, rupiah sempat menyentuh level intraday sekitar Rp16.985 per dolar AS pada Selasa (20/1/2026). Level tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius karena lebih lemah dibandingkan level intraday saat krisis moneter 1998 yang berada di kisaran Rp16.800 per dolar AS.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan proses pergantian Deputi Gubernur BI bukan penyebab pelemahan rupiah belakangan ini.
Saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (22/1/2026), Purbaya menyebut fluktuasi nilai tukar rupiah telah terjadi sebelum munculnya informasi pergantian deputi, termasuk pencalonan Thomas Djiwandono.
“Rupiah melemah sebelum Pak Thomas ditunjuk, jadi itu bukan isu. Ada faktor lain,” kata Purbaya.
Meski begitu, pemerintah memastikan otoritas terkait telah bergerak secara terintegrasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
“Tidak perlu khawatir rupiah memicu krisis. Fundamental ekonomi kita masih sangat baik, kebijakan sudah sinkron, investor akan masuk, dan pasar akan menguat,” ujarnya.
