Ussindonesia.co.id JAKARTA – Departemen Keuangan AS tengah menyiapkan aturan baru yang memungkinkan perusahaan besar seperti Salesforce dan Qualcomm kembali menikmati potongan pajak penelitian dan pengembangan atau research and development (R&D) secara penuh meski terhalang regulasi pajak minimum 15% era Biden.
Menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut sebagaimana dilansir dari Bloomberg pada Jumat (12/12/2025), pedoman pajak itu dapat terbit paling cepat pekan depan dan akan memungkinkan perusahaan memaksimalkan pemanfaatan insentif riset dan pengembangan yang tercantum dalam paket pajak “One Big Beautiful” Presiden Donald Trump.
Rancangan aturan itu akan menjawab persoalan yang selama berbulan-bulan dikeluhkan korporasi besar dan pelobi bisnis di Washington: pajak minimum 15% era Presiden Joe Biden untuk perusahaan dengan pendapatan minimal US$1 miliar menghambat pemanfaatan penuh atas insentif pemotongan R&D.
: Trump Tolak Aturan AI Berliku-liku, Percepat Kemajuan Teknologi
Sumber tersebut mengatakan bahwa pedoman baru itu akan menghapus hambatan tersebut. Insentif R&D — termasuk perubahan yang akan dilakukan Treasury — sangat penting bagi perusahaan berbasis riset, mulai dari teknologi, farmasi, hingga manufaktur.
Adapun, Departemen Keuangan AS belum memberikan komentar atas kabar rencana tersebut.
: : Airlangga Akan Hubungi Anak Buah Trump usai Isu Kesepakatan Dagang RI-AS Terancam Batal
Salah satu sumber mengingatkan bahwa jadwal penerbitan pedoman masih dapat berubah karena aturan itu masih dalam tahap akhir peninjauan.
UU pajak Trump membuka kesempatan bagi perusahaan untuk mengklaim potongan R&D secara retroaktif, yang ditaksir bernilai sekitar US$67 miliar. Namun insentif yang sangat besar itu justru berpotensi memicu pengenaan pajak minimum 15% bagi banyak perusahaan.
: : Trump Kembali Tekan Powell, Minta The Fed Pangkas Suku Bunga Lebih Dalam
Airbnb Inc., Broadcom Inc., dan Applied Materials Inc. termasuk perusahaan yang dalam laporan resmi mengungkapkan bahwa potongan R&D yang besar tersebut dapat memicu kewajiban pajak minimum 15% atau menghalangi mereka untuk mengklaim ratusan juta dolar kredit pajak terkait pembayaran pajak minimum di tahun-tahun sebelumnya.
Pedoman pajak baru ini menambah daftar kemenangan bagi korporasi besar. Aturan tersebut juga akan memberikan manfaat tambahan di luar insentif yang telah mereka dapatkan melalui Undang-Undang (UU) pajak Trump yang disahkan Kongres pada Juli lalu.
UU tersebut mengembalikan potongan penuh dan langsung untuk investasi R&D yang sebelumnya kedaluwarsa pada 2022.
Regulasi tersebut juga membuat permanen sejumlah insentif pajak untuk bunga pinjaman, memperluas penghapusan biaya pembelian peralatan, serta meningkatkan batas potongan pajak negara bagian dan lokal (SALT deduction).
Pedoman yang akan terbit ini menjadi yang terbaru dari serangkaian langkah Treasury dalam beberapa bulan terakhir untuk melonggarkan aturan pajak minimum 15% yang ditandatangani Presiden Biden pada 2022.
Tahun ini, Departemen Keuangan sudah memperlonggar sejumlah ketentuan, memberikan pengecualian bagi perusahaan asuransi, pelayaran, dan utilitas, serta mengizinkan keuntungan kripto yang belum direalisasi untuk dikecualikan dari perhitungan pajak minimum.
Para pakar kebijakan pajak menilai langkah-langkah tersebut dimungkinkan karena undang-undang pajak minimum memberi keleluasaan besar kepada Treasury dalam merumuskan aturan turunan.
Korporasi juga mengeluhkan interaksi antara insentif R&D dengan aturan pajak internasional era Trump yang bertujuan menekan praktik pengalihan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah di luar negeri. Namun belum jelas apakah pedoman baru akan mengatasi persoalan itu, atau apakah Treasury memiliki kewenangan untuk melakukannya.
Pedoman pajak ini diperkirakan akan memicu kritik keras dari kalangan Demokrat progresif, termasuk Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts, yang selama ini vokal menentang upaya mempersempit cakupan pajak minimum korporasi.
