Ringkasan Berita:
- Wamenkeu Thomas Djiwandono masuk bursa Deputi Gubernur BI, mundur dari Gerindra.
- Proses seleksi Deputi Gubernur BI berlangsung di DPR dan Bank Indonesia.
- Fit and proper test 23 & 26 Januari 2026.
Ussindonesia.co.id Berikut deretan fakta Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono atau Tommy yang kini menjadi calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Sosok pria yang juga biasa dikenal sebagai Thomas Djiwandono itu merupakan keponakan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Thomas Djiwandono masuk bursa calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Selain Thomas, ada dua kandidat lain sebagai Gubernur BI, yaitu Dicky Kartikoyono, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI dan Solikin M Juhro, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.
Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap kandidat Gubernur BI akan digelar pada Jumat (23/1/2026) dan Senin (26/1/2026).
Lantas, berikut fakta-fakta masuknya Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur BI yang dirangkum Tribunnews.com.
1. Mundur dari Gerindra
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan Tommy sudah mengundurkan diri dari pengurus Partai Gerindra per 31 Desember 2025.
Dasco menjelaskan Tommy sudah tak masuk dalam jajaran pengurus sejak Musyawarah Nasional (Munas) Partai Gerindra.
“Per 31 Desember 2025 kemarin yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri sebagai pengurus partai,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Oleh karena itu, Wakil Ketua DPR RI ini memastikan keponakan Presiden Prabowo Subianto itu tak lagi masuk dalam jajaran pengurus Partai Gerindra.
“Sehingga kalau ditanya sekarang, pertama sudah tidak di pengurus kemudian memang yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri per 31 Desember 2025,” ujar Dasco.
2. Bukan Usulan Prabowo
Dasco menyebut, masuknya Tommy dalam bursa calon Deputi Gubernur BI bukan usulan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Dasco, Tommy masuk dalam bursa calon Deputi Gubernur BI atas usulan Gubernur BI, Perry Warjiyo.
Nama tersebut diajukan untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Juda Agung karena mengundurkan diri.
“Jadi usulan nama-nama itu bukan dari presiden, tetapi dari gubernur BI yang mencari pengganti dari deputi yang mengundurkan diri,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Selain Tommy, terdapat dua nama lain dari internal BI yang turut diusulkan menjadi Deputi Gubernur BI.
Mereka adalah Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono, dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M. Juhro.
3. Juda Agung Diisukan Jadi Wamenkeu
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pengetahuan ekonomi mantan Deputi Gubernur BI Juda Agung dinilai cukup di tengah kabar dia akan bertukar jabatan dengan Thomas Djiwandono yang akan meninggalkan kursi Wamenkeu.
“Saya enggak tahu (cocok jadi Wamenkeu), tergantung Presiden Prabowo, tapi kalau dari pengetahuan ekonomi, dia cukup,” kata Purbaya usai menggelar pertemuan dengan Juda Agung di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Selasa (20/1/2026).
Menurut Purbaya, pertemuan tersebut sebatas diskusi mengenai kondisi ekonomi nasional.
Saat ditanya apakah Juda Agung cocok menjabat sebagai Wamenkeu, Purbaya menegaskan keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Kepala Negara.
Purbaya juga mengaku tidak mengetahui apakah Juda Agung merupakan kandidat tunggal atau masih ada nama lain yang dipertimbangkan.
“Saya enggak tahu. Jadi Pak Juda ketemu saya juga saya enggak tahu sebagai apa. Pokoknya dia di BI mau lihat ini-ini yaudah kita diskusi ekonomi seperti apa. Nanya keuangan seperti apa,” ucapnya.
Ia menegaskan, hingga kini belum ada keputusan resmi terkait posisi Wakil Menteri Keuangan.
“Tapi saya nggak tau dia kandidat tunggal apa ganda. Kandidat kan belum resmi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Purbaya membenarkan akan ada pertukaran posisi Wamenkeu yang dipegang Thomas Djiwandono dan Deputi Gubernur BI yang dipegang Juda Agung.
“Kayaknya switch ya kelihatannya. Kalau bocornya seperti itu ya? Kayaknya begitu, switch kelihatannya begitu,” kata usai rapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (19/1/2026).
Ia mengatakan, kunjungan Wamenkeu Thomas dalam beberapa kesempatan ke Bank Indonesia itu merupakan bagian dari proses pembelajaran sebelum masuk BI.
“Disuruh ngintip-ngintip, di BI ada apa sih? Kan udah ngintip dua kali cukup,” ungkap Purbaya.
Namun, dirinya enggan menyebutkan kapan pergantian posisi kedua pejabat tersebut akan dilakukan.
4. Menkeu Beri Dukungan
Purbaya menyatakan dukungannya terhadap Thomas Djiwandono yang masuk dalam bursa calon Deputi Gubernur BI.
Menurut Purbaya, bergabungnya Thomas ke Bank Indonesia akan memperkaya pengalaman keponakan Presiden RI Prabowo Subianto itu.
“Tanggapan saya gimana? Ya bagus lah, biar Pak Thomas punya pengalaman lebih luas lagi. Udah di fiskal sekarang, kalau masuk kan ke moneter, kan bagus. Saya mendukung,” kata Purbaya di Gedung DPR RI, Senin.
Sosok Thomas Djiwandono
Isu saling tukar kursi antara pejabat Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan tengah menjadi perbincangan.
Hal ini setelah kabar mundurnya Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Juda Agung.
Juda disebut-sebut bakal ditunjuk menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menggantikan Thomas Djiwandono, yang justru masuk bursa calon Deputi Gubernur BI.
Thomas Djiwandono merupakan keponakan dari Presiden RI, Prabowo Subianto.
Thomas lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972.
Ia merupakan anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.
Bianti merupakan kakak kandung Prabowo Subianto.
Sementara itu, Soedradjad Djiwandono merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia di era Presiden Soeharto.
Latar Pendidikan Thomas Djiwandono
Berdasarkan laman Kementerian Keuangan, di masa sekolahnya Thomas pernah bersekolah di SMP Kanisius, Menteng, Jakarta.
Sementara itu, pendidikan tingginya ditempuh di luar negeri.
Thomas menyelesaikan Sarjana Studi Sejarah (B.A. History) di Haverford College, Amerika Serikat tahun 1994.
Pada 2003, ia meraih gelar M.A. di bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat.
Karier Thomas Djiwandono
Thomas memulai karier sebagai wartawan magang di majalah Tempo tahun 1993.
Pada 1994, ia bergabung dengan Indonesia Business Weekly sebagai jurnalis.
Sejak 1996 hingga 1999, Thomas meneruskan karier sebagai analis keuangan di NatWest Market, Jakarta.
Selanjutnya, ia berkarier sebagai konsultan di Castle Asia periode 1999–2000.
Di tahun 2004, Thomas bergabung dengan Comexindo Internasional dan menduduki posisi sebagai Direktur Pengembangan Bisnis (2004–2008).
Dia juga pernah menduduki posisi sebagai Deputi CEO (2008-2009), dan CEO pada 2010–2024.
Ia juga menjabat sebagai Deputi CEO Arsari Group pada 2011 hingga 2024.
Sejak 2008, Thomas mengemban tugas sebagai Bendahara Umum Gerindra.
Jadi Wakil Menteri Keuangan
Lalu berdasarkan Keputusan Presiden No. 45/M Tahun 2024, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melantik Thomas A. M. Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju pada tanggal 18 Juli 2024.
Thomas terpilih kembali menjadi Wakil Menteri Keuangan pada Kabinet Merah Putih masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan dilantik pada tanggal 21 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Isu Wamenkeu Bakal Menjabat Deputi Gubernur BI
Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara terkait isu Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono bakal menjabat di Bank Indonesia (BI).
Prasetyo mengungkapkan, Thomas menjadi salah satu nama yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menjadi Deputi Gubernur BI.
“Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya memang betul ada nama yang kita usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Thomas Djiwandono,” ujarnya di Istana, Jakarta, Senin (19/1/2026), dikutip dari Kompas.com.
Kata Purbaya
Di tengah isu saling tukar kursi antara pejabat BI dan Kementerian Keuangan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai tidak ada hal yang perlu dipersoalkan secara prinsip.
Menurut Purbaya, perpindahan pejabat antara pemerintah dan bank sentral bukanlah sesuatu yang luar biasa, selama tidak disertai intervensi langsung dalam proses pengambilan keputusan.
“Itu satu exchange, pertukaran yang saya pikir seimbang, enggak ada yang aneh,” ujar Purbaya, dikutip dari Kompas.com.
Ia juga menepis anggapan masuknya Juda ke Kementerian Keuangan dapat dimaknai sebagai cara pemerintah atau Gubernur BI menekan independensi bank sentral.
Selama ini, kata dia, masing-masing lembaga tetap bekerja sesuai mandatnya.
Purbaya menegaskan, BI tetap menjalankan kebijakan moneter secara independen, sementara Kementerian Keuangan mengelola kebijakan fiskal.
Keduanya berkoordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Selama ini kan enggak ada (intervensi pemerintah). Jadi BI independen, kita jalankan fiskal, mereka jalankan moneter,” tutur Purbaya.
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com
