Ussindonesia.co.id , JAKARTA — Upaya penguatan struktur dan kedalaman pasar modal dinilai menjadi faktor utama penopang likuiditas perdagangan saham domestik, bahkan ketika tidak ada emiten pelat merah yang melantai di bursa sepanjang 2026. Absennya IPO BUMN disebut lebih berdampak pada nilai fundraising ketimbang kesehatan likuiditas pasar sekunder.
Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia, menjelaskan perusahaan negara selama ini identik dengan nilai penawaran besar yang berkontribusi signifikan terhadap total dana yang dihimpun di pasar modal. Meski begitu, ia menekankan likuiditas pasar tidak semata ditentukan jumlah emiten baru.
Menurutnya, kualitas kedalaman pasar saat ini lebih bergantung pada proporsi saham publik (free float), arus dana asing, serta likuiditas perdagangan saham yang sudah tercatat.
“Dalam konteks kenaikan free float ke 15%, fokus pasar saat ini justru pada redistribusi suplai dan perbaikan struktur likuiditas,” pungkasnya kepada Bisnis dikutip pada Minggu (15/2/2026).
Liza menambahkan, bagi investor global, kualitas struktur pasar memiliki urgensi lebih tinggi dibanding sekadar besaran dana yang dihimpun dari aksi penawaran saham perdana.
Oleh sebab itu, ketiadaan IPO BUMN dinilai tidak akan menyurutkan minat investor asing yang lebih menitikberatkan ukuran likuiditas riil serta kepastian tata kelola. Selama reformasi berjalan konsisten dan transparansi meningkat, daya tarik pasar modal Indonesia diperkirakan tetap kompetitif.
: : Mengukur Minat IPO hingga Rights Issue saat Pasar Saham Gonjang-ganjing
“Reformasi yang kredibel bahkan bisa lebih berdampak dibandingkan sekadar menghadirkan nama besar baru ke bursa,” ucap Liza.
Di sisi lain, strategi pemerintah menunda IPO hingga restrukturisasi dan merger perusahaan negara rampung dipandang sebagai langkah taktis untuk memaksimalkan valuasi pada 2027. Langkah tersebut dianggap memberi sinyal kepastian fundamental yang lebih kuat kepada pelaku pasar.
: : Efek Danantara Tunda IPO BUMN, Saham Blue Chip Berpotensi Dibidik Investor
“Pasar menghargai earnings visibility dan struktur bisnis yang lebih sederhana, bukan sekadar status BUMN. Likuiditas yang sehat dan struktur yang kuat akan menciptakan valuasi yang lebih berkelanjutan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Danantara Indonesia memastikan belum ada rencana IPO BUMN pada 2026. Aksi pencatatan saham perdana perusahaan negara diperkirakan baru akan dimulai pada 2027.
Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan pihaknya tengah memprioritaskan penyelesaian 41 agenda strategis, mulai dari merger, restrukturisasi hingga penataan aset sebelum membawa BUMN melantai di Bursa Efek Indonesia.
“Jadi mudah-mudahan tahun 2027, kami akan mulai melakukan proses IPO terhadap perusahaan-perusahaan kita,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Ia menjelaskan setiap BUMN harus melalui empat tahap evaluasi sebelum diputuskan go public, dimulai dari peninjauan fundamental, konsolidasi bisnis seperti merger atau restrukturisasi, penulisan ulang model bisnis, hingga tahap penciptaan nilai.
“Memang untuk tahun ini kita belum ada [IPO] yang akan kami lakukan,” ucap Dony yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN.
