OJK Minta Perusahaan Keuangan Tak Paksa Jual Produk yang Tak Tepat ke Konsumen

Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan, upaya memperluas akses keuangan harus dilakukan secara bertanggung jawab, tak semata mengejar target statistik. Produk dan layanan keuangan yang ditawarkan perusahaan jasa keuangan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Lakukan inklusi keuangan yang bertanggung jawab. Jangan memaksakan produk yang tidak tepat pada calon konsumen,” ujar  Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam kegiatan Financial Expo 2025 di Rita Supermall Purwokerto, Sabtu (18/10).

Ia menjelasakan, upaya perusahaan jasa keuangan mendorong inklusi keuangan tak boleh hanya sebatas membuka rekening atau menyalurkan kredit. Perusahaan jasa keuangan perlu memastikan masyarakat benar-benar memahami dan mampu mengelola produk keuangan tersebut.

Menurut Friderica, salah satu tujuan utama inklusi keuangan adalah menciptakan akses yang cepat, mudah, dan wajar terhadap pembiayaan serta layanan keuangan formal. “Kuncinya adalah bagaimana membuat masyarakat bisa menjangkau produk dan jasa layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” katanya.

Financial Expo 2025 merupakan puncak dari rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Kantor OJK Purwokerto yang diselenggarakan bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Purwokerto serta Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti, dan sejumlah pejabat daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Sadewo menyampaikan pentingnya kehadiran lembaga keuangan sebagai mitra pembangunan ekonomi lokal. “Mari hadir di tengah masyarakat bukan hanya sebagai lembaga yang menawarkan produk, tetapi juga mitra pembangunan yang membawa manfaat nyata bagi kemajuan ekonomi, khususnya di Banyumas,” ujarnya.

Kepala OJK Purwokerto Haramain Billady mengatakan, bahwa kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara OJK, pelaku jasa keuangan, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Ia berharap masyarakat semakin paham dalam mengelola keuangan pribadi serta terhindar dari praktik keuangan ilegal.