KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis target penghimpunan dana di pasar modal sebesar Rp 250 triliun dapat tercapai pada 2026.
Optimisme ini didorong oleh rencana aksi korporasi sejumlah emiten untuk memenuhi ketentuan minimal kepemilikan saham publik (free float) sebesar 15%.
Ketentuan free float tersebut dinilai menjadi katalis penting bagi emiten untuk lebih aktif memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan.
Sejumlah langkah strategis yang dapat ditempuh perusahaan tercatat antara lain melalui aksi korporasi seperti right issue, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), non-HMETD, hingga program kepemilikan saham karyawan seperti Employee Stock Ownership Program (ESOP) dan Employee Management Stock Ownership Program (EMSOP).
Menilik Target Penghimpunan Dana di Pasar Modal oleh OJK, Realistis atau Sulit?
Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pasar Modal, Derivatif Keuangan dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, berharap korporasi dapat memanfaatkan pasar modal sebagai sarana utama dalam melakukan penggalangan dana.
“Baik berupa penawaran ekuitas penawaran saham, right issue maupun instrumen surat utang, baik pemerintah maupun korporasi,” jelas Hasan saat ditemui, Kamis (5/2/2026) malam.
Menurut Hasan, momentum ini semakin kuat seiring dengan dorongan pemerintah terhadap penerbitan instrumen keuangan berkelanjutan atau sustainable finance, khususnya green bond.
Indonesia bahkan mendapatkan dukungan hibah dari pemerintah Jerman untuk mendorong pengembangan instrumen keuangan hijau tersebut.
Sebagaimana diketahui, Indonesia memperoleh pendanaan melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk dua program utama, yakni Green Energy Corridor Sulawesi (GECS) dan Green Bond Development Facility (GBDF).
Pemerintah Jerman telah berkomitmen memberikan pendanaan JETP Indonesia sebesar US$ 21,4 miliar. Terbaru, pada 5 Februari 2026, pemerintah Jerman menambah dukungan pendanaan sebesar US$ 400 juta.
OJK Optimistis Target Penghimpunan Dana di Pasar Modal Tercapai, Ini Pendorognya
“Biasanya penerbitan green bond itu membutuhkan tambahan kegiatan yang menimbulkan biaya tambahan. Nah, biaya ini yang akan diberikan bantuan sehingga korporasi tidak khawatir lagi,” ucapnya.
Dengan adanya hibah tersebut, Hasan berharap penerbitan surat utang berbasis hijau akan semakin marak pada 2026. Hal ini dinilai sejalan dengan potensi besar Indonesia dalam pengembangan energi hijau yang didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
