Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi meluncurkan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan, sebuah inisiatif krusial yang dirancang untuk meringankan beban kepemilikan rumah bagi jutaan pekerja di Indonesia. Dengan alokasi dana mencapai Rp 150 miliar, program ini berfokus pada pemberian keringanan pembayaran bunga, menjadikannya langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan impian memiliki hunian layak.
Inisiatif strategis ini menargetkan dukungan pembiayaan bagi 1.050 unit kredit perumahan rakyat (KPR), kredit pemilikan apartemen (KPA), program uang muka perumahan (PUMP), dan program rumah pertama (PRP) sepanjang tahun 2025. Cakupan yang luas ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjangkau berbagai segmen pekerja, memastikan akses ke beragam pilihan hunian yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan detail penting dari stimulus ini. Bagi para pekerja, program menetapkan batas maksimal bunga kredit perumahan sebesar BI-Rate +3%, sebuah penurunan signifikan dari ketentuan sebelumnya yang mencapai BI-Rate +5%. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk meringankan cicilan rumah maupun uang muka (DP), dengan selisih bunga yang akan ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan dukungan finansial substansial yang akan terasa langsung oleh para peserta.
Tak hanya bagi pekerja, para pengembang perumahan juga menerima insentif serupa, di mana bunga kredit bagi mereka diturunkan menjadi BI-Rate +4% dari sebelumnya BI-Rate +6%. Selain itu, proses pengajuan kredit turut dipermudah melalui relaksasi aturan kredit yang dipercepat via Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, bertujuan agar para pekerja lebih mudah dan cepat dalam memenuhi persyaratan kredit. Langkah ini menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi semua pihak yang terlibat dalam sektor perumahan.
Dalam konferensi pers yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta pada Senin lalu, Airlangga Hartarto menyampaikan optimisme pemerintah. Ia menyebutkan, meskipun tahun ini targetnya 1.050 unit, angka tersebut akan ditingkatkan secara signifikan pada tahun depan. Hal ini selaras dengan program besar Presiden untuk menyediakan tiga juta rumah bagi masyarakat Indonesia. Realisasi stimulus penurunan bunga kredit ini diharapkan dapat menjadikan pengajuan pinjaman perumahan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan jauh lebih kompetitif di pasar.
Airlangga, yang juga Ketua Umum Partai Golkar periode 2017 – 2024, menyoroti peran sentral BPJS Ketenagakerjaan. Dengan sekitar 40 juta pekerja aktif yang membayar iuran, dana yang terkumpul dapat dikembalikan kepada peserta dalam bentuk manfaat perumahan yang konkret. “Itu dikembalikan kepada mereka yang sudah bayar iuran. Nah itu kan bisa juga dibayar untuk DP pembelian perumahan,” jelasnya, menekankan prinsip gotong royong dan keberlanjutan manfaat bagi anggota.
Pemerintah berharap, penurunan bunga kredit bagi pekerja dan pengembang ini akan memantik minat yang lebih besar terhadap program perumahan. Terlebih lagi, ekosistem pembiayaan saat ini semakin kaya dengan hadirnya berbagai skema dukungan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan, dan kini program MLT BPJS Ketenagakerjaan. Kombinasi dukungan ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target perumahan nasional dan memastikan lebih banyak keluarga Indonesia dapat memiliki hunian impian mereka.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan alokasi dana Rp 150 miliar, berfokus pada keringanan pembayaran bunga untuk kepemilikan rumah. Program ini menargetkan pembiayaan 1.050 unit KPR, KPA, PUMP, dan PRP sepanjang tahun 2025, dengan batas maksimal bunga kredit perumahan bagi pekerja ditetapkan sebesar BI-Rate +3% dan selisih bunga ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.
Insentif serupa diberikan kepada pengembang perumahan dengan penurunan bunga kredit menjadi BI-Rate +4% dan relaksasi aturan kredit melalui SLIK OJK. Pemerintah optimis akan meningkatkan target unit rumah yang dibiayai di tahun mendatang, sejalan dengan program penyediaan tiga juta rumah. Program ini diharapkan dapat memicu minat yang lebih besar terhadap program perumahan dengan dukungan tambahan dari FLPP dan KUR perumahan.
