Ussindonesia.co.id, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan belum ada pembahasan skema burden sharing dengan Bank Indonesia. Pernyataan ini disampaikan usai beliau menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Menanggapi kekhawatiran akan potensi inflasi akibat peningkatan belanja negara, Menkeu Purbaya memberikan penjelasan teknis. Beliau menekankan bahwa kebijakan defisit anggaran dan belanja negara tidak secara otomatis memicu inflasi. “Inflasi itu pertumbuhannya cepat, kalau ekonomi tumbuh cepat baru bisa inflasi. Kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan ekonomi potensial. Kita 6,5 sampai 6,7. Jadi masih jauh kalau kita bilang demand pull inflation akan terjadi,” jelas Purbaya.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa inflasi hanya akan terjadi jika pertumbuhan ekonomi melampaui kapasitas potensialnya. Saat ini, pemerintah fokus menjaga keseimbangan kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan gejolak harga. Pemerintah, kata Purbaya, berhati-hati dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Purbaya menyimpulkan, “Jadi enggak otomatis defisit APBN menyebabkan inflasi atau belanja menyebabkan inflasi. Tidak otomatis. Jadi kita lihat sisi-sisi yang lain. Kalau di atas itu terlalu tinggi, baru ada yang disebut demand pull inflation,”
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah adanya pembahasan skema burden sharing utang pemerintah dengan Bank Indonesia. Pernyataan ini disampaikan setelah rapat terbatas di Istana Merdeka pada Selasa (9/9/2025).
Menkeu menjelaskan bahwa defisit anggaran dan belanja negara tidak serta merta menyebabkan inflasi. Inflasi hanya terjadi jika pertumbuhan ekonomi melampaui kapasitas potensialnya. Pemerintah fokus menjaga keseimbangan kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil.
