Ussindonesia.co.id , JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengamini pemerintah akan menempatkan sejumlah pejabat dari Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lain untuk mengawasi operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Hal itu disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Menurut Purbaya, langkah tersebut merupakan usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto guna memastikan pengawasan terhadap lembaga baru tersebut berjalan ketat.
: Ekspor Nickel Pig Iron Bertahap Masuk Skema Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI)
“Itu usulan Pak Menko [Airlangga] itu. Kalau untuk pengawasan biar benar katanya kita mesti naruh orang di sana, termasuk dari Keuangan, dari kementerian lain juga,” ujar Purbaya.
Dia mengatakan keterlibatan lintas kementerian diperlukan agar PT DSI tidak berkembang menjadi lembaga monopoli yang berpotensi mengganggu mekanisme pasar.
: : Rosan Pastikan PT DSI Resmi Jadi BUMN Pekan Depan, Berkantor di Danantara
“Supaya tidak jadi monopolis yang seenak jidat gitu,” katanya.
Purbaya menilai tanpa pengawasan yang kuat, lembaga yang memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan ekspor dan sumber daya berpotensi menimbulkan persoalan baru di pasar.
: : Airlangga Sebut Asosiasi Batu Bara hingga Sawit Sambut Positif Pembentukan DSI Danantara
“Nanti jadi kita menimbulkan… kalau nggak diawasin dengan betul nanti akan jadi lembaga monopolis yang menjadi sumber masalah,” ujarnya.
Kendati demikian, ia optimistis sistem pengawasan di PT DSI akan lebih baik dibandingkan lembaga-lembaga serupa sebelumnya.
“Saya pikir pengawasan di DSI akan lebih bagus dibanding lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, sehingga dia nggak akan jadi monopolis yang mengganggu pasar,” kata Purbaya.
Sebelumnya, pemerintah memastikan PT DSI akan berubah status menjadi badan usaha milik negara (BUMN) mulai pekan depan dan berkantor di kompleks Danantara. Perusahaan tersebut dipersiapkan menjadi entitas strategis untuk mengelola ekspor dan hilirisasi sejumlah komoditas nasional.
