Ussindonesia.co.id , JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengkritik Danantara Indonesia yang dinilai lebih banyak menggunakan dividen BUMN untuk membeli obligasi atau SBN pemerintah ketimbang menginvestasikan ke berbagai proyek.
Hal itu disampaikan Purbaya ketika menghadiri rapat perdana sebagai anggota dewan pengawas (dewas) Danantara di Wisma Danantara Indonesia, Rabu (15/10/2025).
Purbaya menyebut Danantara tahun ini menikmati dividen BUMN senilai Rp90 triliun, apabila mengacu pada sasaran yang ditetapkan pada APBN 2025. Namun, dia menyebut dividen itu masih banyak dialihkan ke pembelian SBN milik pemerintah.
: Purbaya Kembali Tegaskan ke Danantara, Ogah Pakai APBN untuk Utang Kereta Cepat
“Saya tadi sempat kritik. Kalau anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintah, keahlian anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya tiga bulan terakhir ini. Karena enggak sempat kan, untuk buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki,” terangnya kepada wartawan usai rapat, dikutip Kamis (16/10/2025).
Purbaya mendorong agar pendapatan Danantara yang dihasilkan melalui keuntungan BUMN bisa diinvestasikan ke berbagai proyek-proyek yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
: : Anak Buah Purbaya Bidik Rp20 Triliun dari 200 Pengemplang Pajak Besar pada Akhir Tahun
Adapun pemerintah mendorong agar investasi melesat hingga 8,5% pada 2029 atau akhir periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertumbuhan investasi menjadi Rp10.000 triliun diharapkan bisa mendorong target pertumbuhan ekonomi 8%.
Secara porsinya, investasi dari swasta diharapkan memberikan sumbangsih terbesar yakni Rp8.300 triliun. Kemudian, Danantara diharapkan bisa menyumbang Rp980 triliun dan pemerintah Rp710 triliun.
: : Simak Alasan Purbaya Ogah Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN
Selain investasi, Purbaya turut mendorong Danantara memanfaatkan dividen BUMN yang saat ini sudah tak lagi disetorkan ke APBN guna menyelesaikan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Pria yang pernah menjabat Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu telah menyampaikan sikapnya kepada CEO Danantara maupun para anggota dewasnya yang menolak APBN kembali dibebani untuk membayar utang proyek tersebut.
“Saya sih posisinya clear, karena di perjanjian Indonesia dengan China enggak ada harus pemerintah yang bayar. Biasanya sih selama struktur pembayarannya clear, mereka enggak ada masalah. Tapi kan kita lihat hasil studinya seperti apa nanti,” terang Purbaya.
