Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan bahwa utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sepenuhnya berada di bawah pengelolaan Danantara, menepis anggapan keterlibatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam beban finansial tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (10/10) lalu, menegaskan pemisahan tanggung jawab keuangan antara pemerintah dan entitas bisnis.
Purbaya menjelaskan bahwa hingga saat ini, dirinya belum dihubungi terkait permasalahan utang tersebut. Ia menekankan bahwa Danantara, dengan manajemen dan dividennya yang rata-rata mencapai lebih dari Rp 80 triliun, seharusnya mampu mengelola urusan keuangannya secara mandiri. “Yang jelas saya sekarang belum dihubungi. Kalau di bawah Danantara mereka kan sudah manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata bisa (Rp) 80 triliun lebih, harusnya mereka sudah di situ jangan di kita lagi (Kemenkeu),” ujarnya, menggarisbawahi upaya pemerintah untuk mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beroperasi layaknya entitas swasta.
Penegasan ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk memisahkan secara jelas fungsi swasta dan pemerintah. Menurut Purbaya, tidak semua tanggungan harus dikembalikan kepada negara, terutama saat BUMN kini diarahkan untuk beroperasi secara mandiri. “Ini kan mau dipisahin, swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau gak enak government (yang mengurus),” imbuhnya, menegaskan prinsip kemandirian korporasi dalam menghadapi tantangan finansial.
Senada dengan Menkeu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, turut memperkuat pernyataan tersebut. Ia secara gamblang menegaskan bahwa tidak ada utang pemerintah dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini. Menurut Suminto, proyek ambisius ini sepenuhnya dijalankan melalui konsorsium BUMN yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, di mana seluruh ekuitas dan pinjaman merupakan tanggung jawab Badan Usaha. “Itu keseluruhan equity dan pinjaman Badan Usaha jadi tidak ada pinjaman pemerintahnya,” jelas Suminto.
Di tengah penegasan dari Kemenkeu, COO Danantara, Dony Oskaria, sebelumnya telah mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan skema restrukturisasi utang proyek Whoosh. Rencana strategis ini bahkan telah masuk dalam salah satu dari 22 program kerja prioritas yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 Danantara, menunjukkan keseriusan dalam mengatasi beban finansial yang ada.
Beberapa opsi mengenai skema restrukturisasi utang KCJB telah disiapkan. Salah satunya adalah penambahan ekuitas, sebagai langkah untuk memperkuat struktur modal perusahaan. Opsi lain yang juga dipertimbangkan adalah menyerahkan beberapa infrastruktur Kereta Cepat Jakarta-Bandung kepada pemerintah, dengan tujuan agar nantinya dapat dikelola sebagai Badan Layanan Umum (BLU).
Dony Oskaria menjelaskan lebih lanjut tentang opsi penyerahan infrastruktur ini. “Atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah,” ujar Dony di Jakarta, Kamis (9/10). Ide ini mencerminkan pendekatan yang mirip dengan model pengelolaan infrastruktur kereta api lainnya di Indonesia, di mana kepemilikan aset dasar berada di tangan negara.
Sebagai proyek strategis nasional (PSN), Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memang telah menjadi sorotan publik akibat beban utang signifikan yang harus ditanggung oleh PT KAI. Perusahaan pelat merah ini menghadapi kewajiban utang sebesar Rp 6,9 triliun dari China Development Bank (CDB), khusus untuk membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Whoosh.
Secara keseluruhan, total biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini mencapai USD 7,27 miliar, atau setara dengan sekitar Rp 118,9 triliun. Angka ini sudah termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun yang mencapai USD 1,2 miliar, atau sekitar Rp 18,2 triliun, sebuah angka yang menyoroti kompleksitas finansial dalam pembangunan infrastruktur berskala besar ini.
