Ussindonesia.co.id JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan arahan kepada pemerintah sekaligus Danantara terkait dengan kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terkoreksi dalam akibat pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Hal itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai pertemuan terbatas dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, CEO Danantara Rosan Roeslani, Kepala BP BUMN Dony Oskaria serta Jaksa Agung ST Burhanudin.
Airlangga menyebut pertemuan terbatas itu merupakan lanjutan dari pertemuan yang diselenggarakan kemarin, Kamis (29/1/2026), dengan turut diikuti oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sekaligus Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.
: IHSG Ambruk, Transparansi Disorot, Pasar Modal Rawan Pencucian Uang
Menurut Airlangga, kinerja IHSG kini sudah membaik terlihat dari beberapa saham sudah masuk jalur hijau. Hal itu kendati pengumuman MSCI turut memicu sejumlah lembaga pemeringkat saham lain mengubah penilaiannya ke pasar saham Tanah Air, yakni seperti Goldman Sachs dan UBS.
“Perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh, koordinasi fiskal moneter berjalan dengan baik, dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk jalur hijau,” terangnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Airlangga pun menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas negara, salah satunya terkait dengan pasar modal. Menurutnya, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah strategis sebagaimana arahan yang sudah diberikan Presiden.
Pertama, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagaimana pernyataan pers Ketua OJK Mahendra Siregar kemarin, Airlangga menegaskan bahwa proses demutualisasi bisa langsung berproses tahun ini.
Dia menyebut upaya demutualisasi ini akan meliputi usaha mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara pengurus bursa dan anggota bursa serta guna mencegah praktik pasar yang tidak sehat.
“Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Danantara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya,” lanjut Menko Perekonomian sejak 2019 itu.
Kedua, penaikan free float dari 7,5% menjadi 15%. Hal itu guna menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi sehingga bisa menjamin perlindungan seluruh investor. Penaikan free float ini akan dilakukan oleh OJK dan akan ditargetkan Maret 2026.
Menurut Airlangga, kenaikan free float ini setara dengan berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong dan Jepang. Kenaikan free float itu akan melebihi angka free float Singapura, Filipina dan Inggris.
“Jadi kami ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik. Kemudian perdagangan juga dengan ada demutualisasi dan free float lebih tinggi akan mengikuti standar internasional,” jelasnya.
IDX COMPOSITE INDEX – TradingView
Ketiga, peningkatan limit porsi investasi dari dana pensiun dan asuransi dari 8% dari 20%. Hal ini telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
“Dana pensiun dan asuransi itu limit investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%, regulasi baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD,” terangnya.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
