PIKIRAN RAKYAT – Pemulihan ekonomi Jawa Barat pada akhir 2025 perlu ditopang oleh penguatan permintaan domestik pada tiga sektor strategis.
Ketiga sektor itu yakni sektor properti, kendaraan bermotor, dan pariwisata.
Ketiganya dinilai memiliki rantai dampak ekonomi yang panjang. Mulai dari industri material bangunan hingga jasa transportasi dan MICE.
“Sehingga penguatan penjualan dan aktivitasnya menjadi kunci mempercepat momentum pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muhamad Nur.
Pemulihan Ekonomi Jawa Barat Terus Berlangsung Secara Bertahap
Hal itu disampaikan Nur dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Kota Bandung, kemarin.
FGD ini mempertemukan Pemerintah Daerah, OJK, pelaku industri (REI, AISI), perbankan, dan dinas terkait. Penguatan sinergi antara kebijakan dan pembiayaan antarpemangku kepentingan menjadi penting karena dapat mengidentifikasi kebijakan yang dapat memperkuat permintaan.
Termasuk di dalamnya, potensi year-end discount untuk properti dan kendaraan, peluang relaksasi pajak daerah, serta penyediaan skema pembiayaan yang lebih atraktif dari perbankan dan perusahaan pembiayaan.
Satgas Pemulihan Ekonomi Jawa Barat Ajak Pengusaha Gunakan Kargo Kertajati
Nur berharap sinergi ini menciptakan kondisi pembiayaan yang lebih sehat, inklusif, dan kondusif bagi masyarakat untuk membeli properti maupun kendaraan.
“Kami berkomitmen terus mendorong stabilitas dan optimisme ekonomi Jawa Barat melalui hadirnya langkah konkret yang mampu meningkatkan keyakinan konsumen, memperkuat mobilitas masyarakat, serta merangsang transaksi menjelang akhir tahun,” ujar Nur.
Melalui forum ini, Bank Indonesia berupaya memastikan bahwa kebijakan moneter, pembayaran, dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta industri berjalan sejalan. Dengan demikian, dapat menjaga stabilitas, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan mempercepat pemulihan tingkat penjualan sektor-sektor strategis tersebut.
Kinerja kredit perumahan
Direktur Pengawasan PUJK, EPK dan LMS Kantor OJK Provinsi Jawa Barat Yuzirwan menerangkan, kinerja kredit di sektor perumahan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya perlambatan. Secara year on year, pada September 2023 tumbuh 13,16% dengan nominal kredit Rp 231,24 triliun.
“Pada 2024 tumbuh 12,19% sebesar Rp Rp 259,43 triliun. Dan per September 2025 kenaikannya 5,10% dengan nominal kredit Rp 272,66 triliun,” katanya.
Hal ini menyebabkan kenaikan Non Performing Loan (NPL) dari 3,03% di September 2023 menjadi 3,00% di September 2024. Dan meningkat menjadi 4,08% di September 2025.
BI Jabar Sebut Ekonomi Jawa Barat Tumbuh Melesat di Atas Pertumbuhan Nasional
Menurutnya sektor perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang terus meningkat. Hanya saja, masih menghadapi tantangan besar seperti backlog perumahan dan keterbatasan akses pembiayaan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Di sisi lain, banyak pelaku usaha kecil di sektor konstruksi dan bahan bangunan yang memiliki potensi besar tetapi belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal.
Beberapa upaya pun dilakukan pemerintah salah satunya melalui kredit program perumahan. Program ini ditujukan khusus untuk mendukung pelaku UMKM yang bergerak di sektor perumahan.
BPS: Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Lampaui Nasional
Tujuannya untuk membantu pembiayaan usaha yang berkaitan dengan pembangunan, renovasi, dan penyediaan bahan atau jasa perumahan seperti tukang bangunan, produsen material, kontraktor kecil, dan usaha jasa terkait.
“OJK mendukung pengembangan Kredit Program Perumahan untuk meningkatkan pencapaian kredit. Juga untuk mendorong tercapainya Program Pemerintah 3 Juta Rumah. Akan tetapi, harus memperhatikan beberapa hal,” katanya.
Antara lain penguatan analisis dan peningkatan pengawasan. Serta, memonitor keseimbangan supply and demand perumahan dan memitigasi terjadinya gagal bayar pada KUR perumahan.
Realisasi penjualan rumah
Data dari DPD REI Jabar menyebutkan, backlog perumahan berdasarkan kepemilikan di Jabar sebesar 2,1 juta unit. Sementara realisasi penjualan perumahan dari anggota REI Jabar saja selama 2024 menurut data tapera antara lain 12.046 unit rumah subsidi (FLPP) dan 16.124 untuk rumah komersil.
“Hingga November 2025, realisasi penjualan anggota kami sebanyak 9.598 unit rumah subsidi dan 2.885 unit rumah komersil,” kata Wakil Ketua DPD REI Jabar Yudha Perkasa.
Untuk mewujudkan target pemerintah pengadaan 3 juta rumah, REI Jabar menuturkan masih ada kendala di lapangan. Antara lain moratorium aturan-aturan baru dari Pemerintah (ATR BPN dan Kementerian Pertanian) seperti LSD (lahan sawah dilindungi) dan LBS (lahan baku sawah).
Ekonomi Jawa Barat Tumbuh 5,23 Persen, Kinerja APBN On Track di Tengah Ketidakpastian Global
Serapan KPR juga masih mengalami hambatan. Seperti permasalahan SLIK OJK, kuota KPR subsidi yang masih kurang, bunga floating komersil, serta persoalan Non fixed income dari konsumen.
“Sehingga harus dibuat penyederhanaan sistem perizinan dan kepastian waktu terhadap perijinan agar sektor perumahan bisa mendukung program 3 juta rumah dan mengurangi backlog,” katanya. (*)
