Ussindonesia.co.id – Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan sistem pembayaran digital QR lintas batas antara Indonesia dan Jepang pada Senin (25/8). Langkah ini memungkinkan penggunaan QRIS di berbagai lokasi di Jepang, memudahkan wisatawan dan pelaku bisnis Indonesia bertransaksi hanya dengan ponsel pintar mereka.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menekankan kemudahan transaksi ini dalam acara High Level Campaign LCT and Cross Border QR Payment Linkage Indonesia-Jepang di kantor pusat BI. “Ke mana pun Anda pergi, ke Okachimachi, Don Quijote, Shibuya, atau restoran mana pun, cukup gunakan ponsel Anda. Gunakan QRIS,” ujarnya.
Kerja sama BI dan Kementerian Keuangan Jepang dalam memperluas transaksi mata uang lokal (LCT) menunjukkan hasil signifikan. Pada periode Januari-Juli 2025, nilai transaksi LCT Indonesia-Jepang mencapai USD 5,1 miliar, meningkat tajam dari USD 2,23 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Prestasi ini menempatkan Indonesia-Jepang di peringkat kedua setelah Tiongkok dalam hal volume transaksi LCT, sebagian besar didorong oleh ekspor dan impor. Namun, Perry Warjiyo menyatakan ambisi untuk melangkah lebih jauh.
BI mendorong penggunaan yen untuk membeli instrumen pasar keuangan Indonesia, seperti obligasi pemerintah, sukuk, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), melalui mobile banking. Inisiatif ini bertujuan mengurangi volatilitas nilai tukar rupiah, memperkuat ketahanan keuangan, meningkatkan efisiensi dan manajemen risiko, serta mendiversifikasi mata uang dan memperdalam pasar keuangan.
Perry Warjiyo menjelaskan keuntungan bagi investor Jepang: “Untuk orang Jepang, kami menjamin pendapatan yang lebih tinggi melalui pembelian obligasi pemerintah ritel, sukuk, ekuitas Indonesia, bahkan SRBI. Ini dicapai melalui perluasan kerangka LCT, peningkatan partisipan pasar, dan peningkatan efisiensi transaksi.” Langkah ini menandai babak baru konektivitas ekonomi digital antara kedua negara, menyusul kerja sama serupa dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand, sebagai bagian dari integrasi sistem pembayaran digital di Asia Tenggara.
Sistem pembayaran yang mulus, aman, dan efisien ini tidak hanya menyederhanakan transaksi, tetapi juga membangun ekonomi digital yang lebih inklusif, khususnya bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. “Mulai hari ini, QRIS sudah diimplementasikan dan diterima lintas batas di Jepang, dan segera QR Jepang juga akan diterima di Indonesia,” tegas Perry Warjiyo.
Diperkirakan sekitar 500.000 pelancong dari Indonesia dan Jepang akan merasakan kemudahan ini tanpa perlu menukar mata uang. “Mereka tidak butuh rupiah. Mereka tidak butuh yen. Yang mereka butuhkan hanya ponsel,” kata Perry Warjiyo.
Menteri Keuangan Jepang, Katsunobu Kato, melalui sambungan virtual, menyatakan inisiatif ini selaras dengan globalisasi dan pertumbuhan ekonomi di Asia. Meningkatnya transaksi antarnegara memerlukan sistem pembayaran yang efisien. Sejak Agustus 2020, Jepang dan Indonesia telah dapat bertransaksi langsung menggunakan yen dan rupiah. “Sejak 17 Agustus 2025, konektivitas pembayaran menggunakan QR code antara Jepang dan Indonesia telah diluncurkan. Saya berharap implementasi ini akan merealisasikan transaksi barang dan jasa yang semakin dinamis antara Jepang dan Indonesia, menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama,” ujar Katsunobu Kato.
Foto: Gubernur BI Perry Warjiyo (kiri) dan Wakil Duta Besar Bidang Perekonomian Kedutaan Besar Jepang, Ueda Hajime (kanan) dalam acara High Level Campaign LCT and Cross Border QR Payment Linkage Indonesia-Jepang di kantor pusat BI, Senin (25/8).
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) telah meluncurkan sistem pembayaran digital QR lintas batas antara Indonesia dan Jepang, memungkinkan penggunaan QRIS di berbagai lokasi di Jepang. Transaksi LCT Indonesia-Jepang juga mengalami peningkatan signifikan, didorong oleh ekspor dan impor, menempatkan Indonesia-Jepang di peringkat kedua setelah Tiongkok dalam volume transaksi LCT.
BI juga mendorong penggunaan yen untuk membeli instrumen pasar keuangan Indonesia seperti obligasi pemerintah, dengan tujuan mengurangi volatilitas nilai tukar rupiah dan memperdalam pasar keuangan. Langkah ini memfasilitasi transaksi yang lebih efisien dan aman bagi wisatawan dan pelaku bisnis dari kedua negara, serta membangun ekonomi digital yang lebih inklusif.
