Ussindonesia.co.id JAKARTA – Di tengah lesunya realisasi penjualan SBN Ritel seri ORI029, kalangan analis membeberkan sejumlah catatan bagi pemerintah untuk menghindari kejadian serupa tidak terulang dalam rilis ORI selanjutnya.
Berdasarkan data mitra distribusi ORI029, PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit), penjualan ORI029 hingga pukul 09.50 WIB masih tersisa sekitar Rp10,51 triliun. Angka itu menunjukkan bahwa 10 menit jelang penutupan penjualan, produk ini baru terserap Rp14,49 triliun.
Diperinci, ORI029-T3 menyisakan Rp4,05 triliun atau 27,00% dari target, sementara ORI029-T6 tersisa Rp6,51 triliun atau 65,1% dari target penjualan produk tersebut. Secara total, penjualan ORI029 baru memenuhi 57,96% dari target dana terhimpun.
: Di Balik Rencana MAMI Akuisisi Schroders Indonesia
Torehan lesu ini menjadi tantangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Pasalnya, sejak setahun belakangan, penerbitan SBN Ritel selalu membukukan penjualan lebih dari 90%.
Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto menilai penting bagi DJPPR untuk mengatur ulang strategi penentuan kupon dan jadwal penerbitan SBN Ritel sepanjang 2026. Sebab, jika menilik data historis, laris manisnya penyerapan SBN Ritel tidak dapat dilepaskan dari aksi reinvestasi dari SBN Ritel jatuh tempo.
: : Leasing dan Kertas Siap Banjiri Pasar Obligasi, Pefindo Terima Mandat Total Rp71,35 Triliun
”Penyesuaian jadwal dengan periode jatuh tempo SBN besar merupakan langkah strategis yang sangat krusial. Saya berpandangan bahwa strategi reinvestasi otomatis atau kemudahan bagi investor lama untuk beralih ke seri baru dapat menjaga likuiditas tetap berada di dalam ekosistem instrumen pemerintah, terutama saat dana pokok investor kembali tersedia,” kata Suhindarto kepada Bisnis, Kamis (19/2/2026).
Selain penyelarasan jadwal dengan SBN Ritel jatuh tempo, penting bagi pemerintah untuk menawarkan kupon yang kompetitif, alih-alih hanya memberikan stimulus pajak bagi investor. Pasalnya, yield obligasi korporasi dengan rating AAA bertenor tiga tahun telah berada pada level 5,87% atau hanya terpaut 42 bps terhadap imbal hasil ORI029-T3.
: : Profil Narada AM, Manajer Investasi yang Diduga Lakukan Perdagangan Semu
Suhindarto menilai, penting bagi pemerintah untuk menawarkan kupon yang masih memiliki daya saing dengan instrumen korporasi berisiko rendah dan berada di atas rata-rata deposito perbankan umum.
”Saya melihat bahwa skema kupon floating with floor tetap menjadi fitur favorit investor untuk memitigasi risiko inflasi yang masih dinamis dan kemungkinan pemotongan suku bunga acuan ke depan,” katanya.
Pasalnya, dia menilai bahwa penetapan kupon yang dinamis, yang pula menyesuaikan dengan pergerakan yield pasar sekunder akan memastikan bahwa produk SBN Ritel tersebut tidak tampak inferior terhadap seri lain yang sudah beredar.
Meskipun begitu, Suhindarto menilai penerbitan SBN Ritel di 2026 masih cenderung positif. Surat utang negara ritel ini dinilai bakal tetap menjadi komponen krusial dalam strategi pembiayaan pemerintah, kendati dihadapkan pada tantangan likuiditas yang ketat.
Terlebih, kebutuhan pembiayaan diprediksi bakal meningkat seiring dengan pelebaran shortfall pajak dan tingginya angka surat utang yang jatuh tempo.
Terhadap produk ORI, Suhindarto menilai bahwa produk tersebut tetap memiliki prospek yang solid lantaran sifatnya yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan memiliki basis investor yang loyal. Kendati imbal hasil tengah menghadapi tekanan, instrumen ini dinilai menawarkan premi yang menarik dibandingkan deposito perbankan.
Selain itu, minat investor terhadap SBN Ritel juga diprediksi tetap tinggi lantaran didorong oleh prediksi kebijakan pelonggaran moneter oleh Bank Indonesia pada akhir tahun.
”Meskipun kondisi awal tahun menantang, saya menilai bahwa ketergantungan pada pembiayaan domestik akan semakin besar untuk memitigasi risiko arus modal keluar asing. Kepemilikan asing yang fluktuatif di angka Rp880 triliun memperkuat urgensi bagi pemerintah untuk memperdalam pasar ritel domestik sebagai jangkar stabilitas pembiayaan fiskal,” tutupnya.
