Presiden Prabowo Subianto menetapkan penambahan kuota liquified petroleum gas atau LPG 3 Kg bersubsidi sekitar 350 ribu ton. Hal ini memenuhi permintaan libur panjang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
“Ada pemambahan kuota 350 ribu ton untuk menjaga antisipasi kebutuhan Nataru,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (27/11).
Menteri ESDM Bahlil menekankan penambahan porsi LPG 3 kg tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025. Alasannya, harga minyak mentah Indonesia sepanjang tahun ini di bawah asumsi APBN, sehingga memberikan ruang yang cukup lebar bagi pemerintah untuk menambah kuota.
“Alokasi dalam APBN 2025 Rp 82 triliun, sementara realiasi dengan menambah 350 ribu ton hanya sekitar Rp 77 triliun – Rp78 triliun,” ujarnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyampaikan proyeksi peningkatan konsumsi LPG 3kg bersubsidi tahun ini tidak akan memengaruhi anggaran. “Harga LPG dunia sedang turun, sehingga meski volume dipenuhi, total anggaran subsidi 2025 tidak akan terlampaui,” kata dia.
Pembahasan mengenai upaya menambah kuota LPG 3 kg bersubsidi sebelumnya dibahas oleh Bahlil dan Purbaya di Kantor Kementerian ESDM pada Selasa (25/11). Rapat ini turut dihadiri Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.
APBN 2025 menetapkan harga gas yang diproduksi Aramco menjadi acuan nilai belanja subsidi LPG. Berdasarkan data Saudi Aramco, harga propana dan butana konsisten susut secara bulanan maupun tahunan sejak Mei sampai bulan ini.
Harga propana besutan Saudi Aramco susut 25,2% secara tahunan alias year on year (yoy) menjadi US$ 475 per ton per November. Sementara itu, harga butana anjlok hampir 27% yoy menjadi US$ 460 per ton.
