Ussindonesia.co.id , JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pelebaran defisit APBN 2025 ke 2,92% tidak ikut memicu gejolak di pasar keuangan Indonesia beberapa waktu belakangan.
Sekadar catatan, pasar keuangan RI mengalami volatilitas tinggi sejak terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah yang nyaris Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS), sampai dengan aksi jual besar-besaran di pasar saham sehingga menyebabkan penghentian sementara perdagangan (trading halt) dua hari berturut-turut.
Menurut Purbaya, pelebaran defisit tidak akan memengaruhi sentimen investor lantaran pemerintah belum melanggar batas 3% terhadap PDB.
: Purbaya Soal Bos BEI Mundur: Kesalahannya Fatal, Waktunya Serok!
“Kan masih di bawah 3%. Justru itu menunjukkan bahwa kami memastikan fiskal bisa melakukan kebijakan countercyclical tanpa melanggar batas-batas dengan kehati-hatian fiskal,” terangnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Purbaya pun mengeklaim bahwa lembaga internasional, seperti Bank Dunia, turut merespons positif atas langkah ekspansi pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab, klaimnya, otoritas fiskal perlu mendorong belanja pemerintah guna membalikkan arah ekonomi yang pada tahun lalu sampai kuartal III/2025 melemah.
: : Tak Berhenti di Bea Cukai, Purbaya Bakal Rotasi 70 Pejabat Pajak!
Konsekuensinya, belanja pemerintah membengkak pada akhir 2025 di tengah penerimaan negara yang terkumpul di bawah target. APBN 2025 pun akhirnya tutup buku dengan defisit melonjak ke Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB.
“Saya jelaskan kenapa kami menempuh jalan itu. Karena saya bilang ekonomi kita di triwulan III itu memburuk sekali. Saya mesti balikkan arah ekonomi, harus memberikan stimulus dari segala arah yang saya bisa, dan itu sudah saya lakukan tanpa melanggar prudensi dari kebijakan fiskal,” kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Di sisi lain, Purbaya juga meyakini apabila tekanan di pasar saham turut berdampak ke pasar obligasi, maka tidak berlangsung lama. Dia menilai respons pemerintah dan arah perbaikan ekonomi seharusnya mengembalikan kepercayaan investor ke pasar modal.
Sebagaimana diketahui, pasar keuangan Indonesia di awal 2026 mengalami volatilitas tinggi baik di pasar obligasi maupun saham. Pada pasar obligasi, tren capital outflow memicu pelemahan nilai tukar rupiah hingga nyaris menyentuh Rp17.000 per dolar AS.
Di sisi lain, penilaian lembaga internasional MSCI terhadap Bursa Efek Indonesia (BEI) memicu aksi jual besar-besaran investor sehingga menyebabkan IHSG terkoreksi secara dalam. Penilaian MSCI itu juga menyebabkan dua lembaga lain seperti Goldmans Sachs dan UBS menurunkan peringkat pasar saham Indonesia.
Adapun pelebaran defisit APBN sebagaimana yang dibukukan akhir 2025 lalu imbas tekanan terhadap penerimaan negara yang terealisasi hanya Rp2.756,3 triliun. Khususnya pajak yang memberikan sumbangsih terbesar, otoritas fiskal hanya berhasil membukukan penerimaan pajak Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target.
Di tengah pembengkakan belanja sampai akhir tahun hingga tembus Rp3.451,4 triliun, pemerintah harus menutup defisit APBN sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB. Defisit ini melebar dari UU APBN 2025 yakni 2,53% terhadap PDB serta outlook pertengahan tahun 2,78%.
