Ussindonesia.co.id , JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memastikan salah satu arah bauran kebijakan pada 2026 adalah untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan melalui pelonggaran kebijakan makroprudensial.
Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa otoritas fiskal bakal ikut mendorong pertumbuhan penyaluran kredit. Hal ini seperti yang dilakukan dengan memindahkan kas pemerintah di BI dengan total nilai Rp276 triliun.
Purbaya memastikan akan melanjutkan kebijakan serupa tahun depan, tujuannya adalah untuk manajemen kas pemerintah agar tak mengendap di bank sentral.
: Lelang Perdana Repo Obligasi Korporasi: BI Pasok Likuiditas Rp290 Miliar ke 9 Bank
“Kami akan manage sedemikian rupa sehingga dampaknya ke pertumbuhan ekonomi optimal, dari pengelolaan cash saya aja. Saya enggak mau cash saya menganggur lagi,” ujarnya kepada wartawan usai acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Adapun tahun depan BI akan melanjutkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensialnya guna mendorong pertumbuhan kredit perbankan.
: : Proyeksi Terbaru soal Likuiditas Bank Mandiri (BMRI)
Pada pidatonya di PTBI tahun ini, Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut akan tetap mendorong kebijakan makroprudensial longgar untuk 2026. Harapannya kredit akan tumbuh lebih tinggi lagi dengan target pada kisaran 8% sampai dengan 12% tahun depan.
“Kebijakan makroprudensial longgar diperkuat tahun 2026 untuk mendorong kredit perbankan lebih tinggi lagi,” terangnya di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
: : Permintaan Loyo jadi Biang Keladi Kredit Melambat saat Likuiditas Melimpah
Perry menjelaskan bahwa likuiditas makroprudensial tahun depan difokuskan untuk mendorong kredit ke sektor-sektor pemerintah. Penaikan jumlah insentif itu bahkan sudah dimulai Desember 2025 ini.
“Jumlah insentif kami naikkan menjadi Rp423 triliun mulai Desember ini,” terangnya.
Gubernur BI dua periode itu menyampaikan bahwa bank sentral tahun depan akan menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial bagi bank-bank yang lebih cepat menurunkan suku bunganya.
Di sisi lain, Perry selaku anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Menteri Keuangan, Ketua Otoritas Jasa Keuangan serta Ketua Lembaga Penjamin Simpanan bakal fokus juga menangani special rate di perbankan.
“Koordinasi KSSK mendorong permintaan kredit, penguatan surveillance sistemik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan,” ucapnya.
