Ussindonesia.co.id , JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memberikan sinyal belum akan memangkas suku bunga acuan atau BI Rate dalam waktu dekat, seiring dengan prioritas otoritas moneter yang kini terkunci pada upaya stabilisasi nilai tukar rupiah.
Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa meskipun ruang penurunan suku bunga ke depan masih terbuka, eksekusinya akan sangat bergantung pada perkembangan data (data dependent). Menurutnya, di tengah gejolak pasar keuangan global saat ini, opsi pelonggaran moneter bukanlah prioritas jangka pendek.
“Fokus kami sekarang ini menstabilkan dan membuat rupiah menguat ke arah fundamental ekonomi kita. Timing-nya [penurunan bunga] tentu saja kami akan data dependent,” kata Perry dalam konferensi pers hasil RDG Januari, Rabu (21/1/2026).
: Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.934 per Dolar AS Usai Tren Pelemahan
Adapun dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI edisi Januari 2026, bank sentral memutuskan menahan BI Rate di level 4,75%. Penahan tersebut menjadi yang keempat beruntun dalam empat bulan terakhir.
Perry menjelaskan bahwa ketidakpastian global yang masih tinggi menuntut bank sentral untuk mengerahkan kebijakan demi menjaga benteng nilai tukar, alih-alih melonggarkan kebijakan moneter yang berisiko mempersempit selisih imbal hasil (yield spread) dengan aset negara maju.
: : Menhaj Antisipasi Dampak Pelemahan Rupiah Terhadap Biaya Haji Tahun ini
“Karena memang kondisi global yang ketidakpastian masih tinggi, tugas fokus kita adalah pada stabilitas nilai tukar,” tegasnya.
Dia mengungkapkan bahwa pelemahan rupiah juga dipicu oleh tingginya permintaan valuta asing (valas) korporasi domestik, termasuk dari BUMN raksasa seperti Pertamina dan PLN.
: : Rupiah Nyaris Tembus Rp17.000, BI Guyur Intervensi di Pasar Spot dan DNDF
Kombinasi sentimen domestik dan gejolak global seperti eskalasi geopolitik, kebijakan tarif AS, hingga tingginya imbal hasil US Treasury juga memicu arus modal keluar yang signifikan.
“Pada tahun 2026 ini terjadi net outflow US$1,6 miliar hingga 19 Januari 2026,” papar Perry.
Intervensi Jumbo
Merespons tekanan tersebut, BI memastikan telah dan akan terus melakukan intervensi pasar dalam skala besar. Perry menyebut cadev Indonesia lebih dari cukup untuk membiayai langkah stabilisasi tersebut.
Per akhir Desember 2025, posisi cadev mencapai US$156,5 miliar. BI mencatat posisi cadev tersebut setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
“Kami melakukan intervensi dalam jumlah besar, baik di pasar luar negeri maupun di dalam negeri. Kami tidak segan-segan menggunakan cadangan devisa itu untuk melakukan stabilisasi,” kata Perry.
Senada, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menambahkan bahwa strategi stabilisasi tidak hanya bertumpu pada intervensi pasar spot dan DNDF. BI juga mengoptimalkan instrumen operasi moneter seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menjaga daya tarik aset berbasis rupiah.
Di sisi lain, diversifikasi mata uang melalui Local Currency Transaction (LCT) menunjukkan tren positif sebagai bantalan ketergantungan terhadap dolar AS.
Destry mencatat volume transaksi LCT sepanjang Januari—Desember 2025 melonjak signifikan menjadi US$25,66 miliar, naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan capaian 2024 yang sebesar US$12,5 miliar.
“Ini tentunya menjadi suatu strategi bagi kami, sehingga itu juga akan mengurangi ketergantungan terhadap dolar,” ujar Destry.
