Presiden Prabowo Subianto tidak memasukkan program tiga juta rumah dalam delapan program prioritas pada tahun depan. Namun Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menilai Kepala Negara tetap mendukung tujuan utama kantornya tersebut.
Fahri mengatakan, perintah utama Prabowo pada tahun depan adalah penyiapan kelembagaan dan regulasi yang memperkuat ekosistem perumahan. Walau demikian, Fahri menekankan pemerintah masih mengucurkan anggaran negara pada pembangunan sekitar 1 juta unit rumah pada tahun depan.
“Tidak ada cara lain untuk membantu masyarakat dalam kelompok pendapatan paling bawah, pemerintah harus terlibat langsung dalam pembangunan rumahnya dengan anggaran negara,” kata Fahri di Istana Kepresidenan, Minggu (17/8).
Fahri menngatakan salah satu resolusi pemerintah dalam perayaan kemerdekaan ke-80 hari ini adalah penyelesaian persoalan perumahan rakyat miskin. Menurutnya, rumah menjadi bagian kehidupan masyarakat yang perlu menjadi perhatian.
Baca juga:
- Dapat Restu Prabowo, Anggaran Renovasi 2 Juta Rumah Naik Jadi Rp 43,6 Triliun
“Rumah telah menjadi tempat untuk mengubah hidup masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan menjelaskan, anggaran pemerintah akan berperan langsung dalam pembangunan 770.000 rumah pada tahun depan. Sebanyak 350.000 rumah merupakan program pembangunan rumah dengan melalui tiga program subsidi senilai Rp 45,7 triliun.
Program subsidi pembangunan rumah yang dimaksud adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP senilai Rp 33,5 triliun, penjaminan program FLPP oleh PT Sarana Multigriya Finansial senilai Rp 6,6 triliun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka senilai Rp 5,6 triliun.
Pmerintah juga berencana merenovasi hampir 440.000 unit rumah dengan anggaran senilai Rp 10 triliun. Anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan renovasi 2 juta rumah melalui program BSPS setidaknya Rp 43 triliun.
