Ussindonesia.co.id , JAKARTA — Pimpinan Komisi XI DPR mengaku belum mengetahui soal berbagi beban atau burden sharing antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI), guna mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal menyebut pihaknya belum mendapatkan penjelasan resmi dari otoritas fiskal dan moneter, yang notabenenya adalah mitra kerja komisinya.
Sebelumnya, burden sharing untuk membantu pembiayaan program perumahan dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat bersama DPD RI, Selasa (2/9/2025).
: BI Lakukan Lagi Burden Sharing, Apa Kabar Independensi?
“Saya baru baca itu di media juga, kita belum dapat penjelasan resminya,” kata Hekal saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Hekal menyebut burden sharing antara BI dan Kemenkeu terakhir dibicarakan dengan DPR saat diberlakukan ketika pandemi Covid-19. Namun, untuk pembiayaan program prioritas Prabowo, dia mengaku pihak legislatif belum mendapatkan penjelasan.
: : Burden Sharing BI-Kemenkeu, Muncul Saat Pandemi Kini untuk Asta Cita Prabowo
“Mungkin ada pembahasan di antara mereka tapi belum disampaikan kepada kita. Nanti kita tanya lah pada kesempatan berikutnya,” jelas Politisi Partai Gerindra itu.
Senada, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP juga mengaku belum mengetahui soal skema burden sharing untuk 3 Juta Rumah dan KopDes Merah Putih itu.
: : Bukan Burden Sharing, BI Klaim Beli SBN Demi Ekspansi Likuiditas
Namun, Dolfie menjabarkan bahwa sejatinya bank sentral sudah lebih dulu berkomitmen untuk mendukung program 3 Juta Rumah dengan pelonggan likuiditas, yakni melalui giro wajib minimum (GWM).
Wakil Sekjen PDIP itu menuturkan, perbankan yang menyalurkan kredit perumahan mendapatkan insentif likuiditas dengan penurunan GWM.
Akan tetapi, dia belum mengetahui ihwal burden sharing baru yang dijelaskan Perry Warjiyo dan Sri Mulyani dengan mekansime pembelian SBN untuk 3 Juta Rumah dan KopDes
Dolfie hanya mengetahui bahwa pembiayaan KopDes nantinya melalui dana APBN yang ditempatkan pemerintah ke para himbara, untuk nanti disalurkan ke koperasi-koperasi.
“Nanti Kopdes-nya mengajukan kredit seperti ngajuin KUR. Cuma pemerintah melakukan penempatan secara bertahap. Alokasinya kalau enggak salah Rp80 triliun. Kalau yang perumahan, saya sih belum tahu persis ya dari Bank Indonesia skemanya seperti apa,” jelasnya.
Pria yang juga menjabat pimpinan Komisi Keuangan DPR pada periode lalu itu juga menyatakan, parlemen mendukung peran BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selama ini, instrumen yang digunakan adalah melalui GWM.
Namun, dia belum bisa memastikan dukungan fraksi-fraksi di DPR terhadap burden sharing guna mendorong kesuksesan program Asta Cita Prabowo.
“Kalau burden sharing kita belum ketemu. Belum pernah dibahas juga. Tapi peran Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor strategis, maksudnya banyak lapangan pekerjaannya kita dukung,” terangnya.
Burden Sharing BI-Kemenkeu
Sebelumnya, rencana burden sharing itu diungkap oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada rapat bersama DPD RI, Selasa (2/9/2025).
“Kami juga sepakat untuk pembagian beban burden sharing untuk bunganya, separuh-separuh kita sepakatnya,” terang Perry yang hadir secara virtual, dikutip Rabu (3/9/2025).
Gubernur BI pertama yang menjabat dua periode itu menjelaskan, kesepakatan burden sharing untuk program perumahan dan KopDes Merah Putih telah disepakati dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Untuk pendanaan program perumahan rakyat, BI dan Kemenkeu akan sama-sama menanggung beban bunga utang atau fiskal sebesar 2,9%.
“Dan kemudian untuk Koperasi Desa Merah Putih adalah 2,15%. Formulanya bunga SBN 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan kemudian, sisanya di bagi dua,” terang Perry.
Hal itu juga berbarengan dengan kebijakan suku bunga rendah, yang mana bank sentral sudah memangkas BI Rate hingga lima kali sejak September 2024. Terakhir, pada Agustus lalu BI kembali menurunka BI rate 25 bps ke 5%.
“Sampai kemarin kami sudah beli SBN Rp200 triliun, itu konsisten dengan ekspansi kebijakan moneter. Penurunan suku bunga dan kami ekspansif menambah likuiditas dengan cara membeli SBN dari pasar sekunder sesuai kaidah kebijakan moneter,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut burden sharing yang dilakukan dengan bank sentral membuat pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih di antaranya menjadi murah.
Bendahara Negara di tiga rezim presiden berbeda itu menjamin BI bakal tetap independen dan proporsional, meski berperan mendorong stabilitas serta pertumbuhan.
“Tetap Bank Indonesia memiliki independensi. Jadi ini penting untuk beberapa program sosial, program perumahan, Pak Gubernur tadi bisa menyampaikan,” jelasnya.
