Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan akan menjelaskan strategi deregulasi dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah tersebut akan menekan kebocoran anggaran secara signifikan.
Luhut menjelaskan penggunaan AI dalam deregulasi tersebut akan terhubung dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau OSS. OSS merupakan piranti lunak berbasis web yang merupakan gerbang informasi dan penyelenggaraan izin usaha berbasis risiko.
“Kami sudah koordinasi dengan Menteri Investasi, Rosan P Roeslani untuk mengimplementasikan deregulasi dengan AI ini. Jadi program AI tersebut untuk mengolah semua dokumen yang masuk ke OSS,” kata Luhut di kantornya, Rabu (13/8).
Ada enam kementerian yang terintegrasi melalui OSS, yakni Kementerian Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pertanian.
OSS terdiri dari 3 (tiga) subsistem yakni subsistem pelayanan informasi, subsistem perizinan berusaha, dan subsistem pengawasan. Luhut mengatakan pemasangan AI dalam OSS merupakan implementasi Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025.
Luhut mengatakan pemasangan AI dalam OSS tersebut dilakukan oleh aktor yang menciptakan Peduli Lindungi, Katalog Elektronik, dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara. “Jadi, kita harus bangga melihat negeri kita. Bahwa betul masih banyak masalah di sana-sini, tapi masalah tersebut tidak akan habis juga,” ujarnya.
Luhut dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Maret 2025 sepakat membentuk tim kajian khusus tentang penghambat masuknya investasi di Indonesia.
