Menteri Perumahan, Maruarar Sirait, menunjukkan komitmen kuatnya untuk menggenjot penyaluran Kredit Usaha Rakyat khusus Perumahan (KUR Perumahan). Dengan pagu ambisius mencapai Rp 130 triliun, langkah ini didasari oleh rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang sangat rendah, sekitar 1%, dalam sektor penyaluran rumah bersubsidi. Inisiatif ini diharapkan mampu memacu geliat sektor perumahan nasional.
Fokus utama KUR Perumahan adalah untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui dua peruntukan spesifik. Sebagian besar, sekitar Rp 117 triliun, akan dialokasikan untuk pengembangan perumahan, sementara sisa Rp 13 triliun lainnya ditujukan untuk pembelian rumah guna kebutuhan usaha UMKM. Distribusi dana ini mencerminkan strategi pemerintah dalam memberdayakan pelaku usaha di sektor properti.
Keputusan untuk mempercepat penyaluran KUR Perumahan ini sangat relevan mengingat data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data OJK menunjukkan bahwa NPL kredit pada UMKM di sektor konstruksi pernah menyentuh 10% pada Juni 2025, dan NPL kredit UMKM sektor real estate berada di atas 4% sejak tahun 2022. Kontras ini menegaskan argumentasi Maruarar Sirait, yang menyatakan, “NPL dalam kredit penyaluran rumah subsidi sangat rendah saat ini. Karena itu, kami akan genjot penyaluran KUR Perumahan,” saat berbicara di Wisma Danantara Indonesia pada Senin (8/9).
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar Sirait juga menanggapi perombakan kabinet, khususnya pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa. Ia meyakini bahwa perubahan dalam jajaran menteri tidak akan memengaruhi program penyaluran KUR Perumahan maupun target perumahan secara keseluruhan. Alasannya jelas, target pembangunan 3 juta rumah per tahun sudah dipatok dengan kuat, yang merupakan bagian dari visi-misi besar Presiden.
Target ambisius 3 juta rumah tersebut dibagi menjadi 2 juta unit untuk renovasi rumah dan 1 juta unit untuk pembangunan rumah baru. Namun, Maruarar mengakui bahwa program renovasi rumah, khususnya dalam skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, hingga kini belum sepenuhnya berjalan. Sementara itu, realisasi penyaluran rumah bersubsidi oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) baru mencapai sekitar 172.800 unit per hari Senin (8/9), angka ini masih jauh di bawah 50% dari target tahunan sejumlah 350.000 unit.
Menyikapi tantangan ini, Maruarar Sirait menegaskan bahwa semua pihak di bawah kepemimpinan Presiden akan berpegang teguh pada satu visi dan misi. “Semua anak buah presiden akan mengikuti visi-misi presiden, tidak ada visi-misi menteri,” tandasnya. Sebelumnya, Maruarar telah mengumumkan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan peluncuran rumah subsidi bulan ini. Program rumah bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) disebut sebagai salah satu andalan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mengatasi backlog perumahan yang mencapai angka signifikan 9,9 juta unit. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian rakyat.
