Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran kolosal senilai Rp 335 triliun khusus untuk program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Dana jumbo ini, yang difokuskan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, akan dikelola sepenuhnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam upaya masif pemenuhan nutrisi nasional.
Menurut Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam konferensi pers Nota Keuangan RAPBN 2026 di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu pada Jumat (15/8), penyerapan anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp 25 triliun per bulan saat beroperasi penuh sepanjang tahun 2026. Dadan juga menjelaskan peta jalan program, di mana target 20 juta penerima manfaat ditargetkan tercapai pada Agustus 2025. Selanjutnya, target ambisius 82,9 juta penerima manfaat diharapkan terwujud pada akhir tahun ini, memastikan program dapat berjalan secara optimal dengan anggaran penuh di tahun 2026.
Hingga saat ini, program MBG menunjukkan dinamika penyerapan anggaran yang menarik. Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun untuk pelaksanaan MBG di tahun 2025. Selain itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kesiapannya untuk menggelontorkan tambahan dana hingga Rp 100 triliun guna memenuhi kebutuhan MBG agar dapat menjangkau seluruh 82,9 juta penerima manfaat yang ditargetkan.
Meskipun demikian, Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa hingga Agustus 2025, program MBG baru menyerap APBN sebesar Rp 10,3 triliun. Angka ini, jelas Dadan, “murni dialokasikan untuk intervensi pemenuhan gizi.” Menanggapi serapan yang tampak rendah dibandingkan alokasi dana, Dadan menekankan bahwa tidak semua komponen program dibiayai oleh APBN. Ia menjelaskan, “Seluruh infrastruktur pendukung program MBG yang telah beroperasi saat ini murni dibiayai oleh mitra.”
Progres signifikan juga terlihat pada pengembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur-dapur khusus program MBG. Per 15 Agustus 2025, BGN mencatat sebanyak 5.885 SPPG telah beroperasi, tersebar di 510 kabupaten dan 7.200 kecamatan. Selain itu, sekitar 19.000 SPPG lainnya kini dalam tahap akhir menuju operasional dan tengah menjalani proses verifikasi. Dadan menekankan bahwa seluruh pembangunan SPPG yang telah beroperasi maupun yang akan segera aktif ini sepenuhnya didanai oleh masyarakat, dengan total estimasi mencapai sekitar Rp 48 triliun. Angka fantastis ini, imbuhnya, merupakan bukti nyata kontribusi publik dan bukan berasal dari APBN, menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam menyukseskan program gizi nasional.
Ringkasan
Pada tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp 335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN), dengan target 82,9 juta penerima manfaat. Anggaran ini direncanakan menyerap sekitar Rp 25 triliun per bulan saat beroperasi penuh, dengan target awal 20 juta penerima manfaat pada Agustus 2025.
Hingga Agustus 2025, program MBG baru menyerap Rp 10,3 triliun dari APBN, yang difokuskan pada intervensi pemenuhan gizi. Pengembangan infrastruktur pendukung program, termasuk 5.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dan 19.000 SPPG dalam proses verifikasi, sepenuhnya didanai oleh masyarakat dengan estimasi total Rp 48 triliun.
